Gorontalo (ANTARA) - Komandan Rayon Militer (Danramil) Sumalata Peltu Yusuf R. mengatakan posko perbatasan darat di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara masih kekurangan fasilitas, berupa tempat istirahat bagi petugas jaga.
“Sejauh ini yang kurang adalah fasilitas untuk petugas jaga. Kalau mereka tinggal di tenda biasanya bocor, nanti basah,” kata Yusuf saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di posko yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah itu, Senin.
Fasilitas jaga dinilai cukup penting mengingat banyak personel yang diturunkan dengan sistem pembagian jam kerja.
Petugas dari Polri yang akan bertugas selama waktu larangan mudik ada empat orang, TNI empat orang, serta Satpol, Dinas Perhubungan dan Tim Kesehatan masing-masing 4 orang.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberi solusi agar petugas jaga menyewa rumah masyarakat yang terdekat, untuk beristirahat seusai menjalankan tugas.
“Bisa menyewa rumah masyarakat di sekitar sini termasuk untuk menyediakan makan dan minum di bulan puasa. Kami yang akan membayar biayanya," kata gubernur.
Kunjungan ke perbatasan itu juga untuk mengecek kesiapan warga di dua daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menghadapi larangan mudik.
“Alhamdulillah laporan dari petugas lapangan sejauh sosialisasi berjalan baik. Butuh strategi jauh-jauh hari untuk sosialisasi agar masyarakat tidak kaget dan tidak protes lagi. Jadi sosialisasi untuk empat perbatasan darat sudah kami mulai dari tanggal 26 April 2021,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi Pemkab Gorontalo Utara dan Buol yang sudah punya kesamaan persepsi, untuk mengantisipasi arus mudik dari dua daerah.
Rusli mencontohkan, warga dua daerah yang bekerja kantoran atau sedang menggarap lahan di kampung sebelah, tetap diizinkan melintas dengan syarat menitipkan KTP di posko pemeriksaan.
KTP akan diganti dengan kartu pengenal dan dapat ditukar kembali, saat yang bersangkutan kembali ke kampungnya.
“Kami juga sudah ada kesepakatan dengan Sekdanya, jadi enak. Kalau dulu PSBB di Gorontalo, hanya kami yang menahan masuk dan keluar warga," tambahnya.*
