Gorontalo (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, Kamis, mengatakan pihaknya menemukan adanya selisih data, dalam hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah itu.
“Selama dua hari kemarin kami melakukan validasi data, masih ada gap dan itu yang kami bahas,” katanya di Gorontalo.
Menurutnya, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 di Provinsi Gorontalo meningkat, namun ada perbedaan data pada pencatatan manual dan dari dashboard satu data vaksinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Cakupan vaksinasi dari dashboard KPCPEN tercatat sebanyak 43,10 persen sasaran dosis pertama, 20,30 persen dosis kedua dan 73,38 persen untuk dosis ketiga.
Sedangkan dalam pencatatan manual, data yang dihasilkan yakni dosis pertama 46,90 persen, dosis kedua 20,35 perse, serta 81,30 persen dosis ketiga.
Selain itu, juga ada perbedaan data pemakaian vaksin oleh kabupaten/kota dalam aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE) dengan data pencatatan manual.
Pada data SMILE tercatat sebanyak 85,57 persen, sementara dari data pencatatan manual sebesar 86,58 persen.
“Setiap kali melaksanakan vaksinasi bisa jadi ada selisih sekitar 0,5 persen antara dosis vaksin yang keluar dan disuntikkan. Misalnya dari 10 dosis pada pelaksanaannya, kadang hanya 8 atau 9 dosis yang tercatat. Jadi kemungkinan ada gap atau ada selisih itu ada, tapi seharusnya tidak terlalu banyak seperti temuan kami ini,” jelasnya.
Ia menilai, salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah pengelola data vaksin di lapangan tidak langsung memasukkan data ke dalam sistem.
Penyebab lainnya adalah adanya warga yang melakukan vaksinasi di kabupaten yang tidak sesuai dengan alamat KTP.
“Untuk kasus seperti ini, maka secara otomatis data yang masuk di dalam dashboard KPCPEN mengikuti domisili. Di sinilah kadang terjadi gap,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta agar dinas kesehatan membentuk tim khusus, untuk memonitoring pengelola data vaksin, data SMILE, dan aplikasi PCare yang ada di kabupaten/kota, puskesmas, Polda, Korem, Lanal, dan KKP.
“Jumlah orang yang divaksin dan vaksin yang keluar itu harus sama secara rata rata nasional provinsi,” kata Darda.*
