Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II di ruang sidang DPRD Gorontalo, Senin.
Kedua Ranperda tersebut yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta tentang Jasa Konstruksi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, kami menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ranperda tentang Jasa Konstruksi untuk menjadi Peraturan Daerah,” kata Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer.
Hamka berharap setelah disetujuinya kedua Ranperda tersebut, bisa segera mendapatkan nomor registrasi Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat disosialisasikan kepada publik baik melalui kesempatan formal maupun informal.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait, untuk memahami dengan benar seluruh aturan yang tertuang dalam perda itu.
“Setelah kedua Ranperda ini diundangkan, saya minta kepada perangkat daerah terkait tidak hanya menjadikannya dokumen formalitas semata. Pahami dengan benar apa yang sudah diatur di dalamnya dan dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan,” tukas Hamka.
Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan LLAJ, Erwinsyah Ismail menjelaskan pembentukan Perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang.
Tujuan lainnya adalah untuk menjangkau seluruh pelosok daerah, mendorong peningkatan perekonomian daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda Jasa Konstruksi Ismail Alulu menjelaskan, perda itu bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antarpihak dalam menjalankan hak dan kewajiban.
Ranperda Jasa Konstruksi juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi di daerah.
