Gorontalo (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun, untuk melakukan verifikasi data sistem informasi kepariwisataan nasional (Sisparnas), Selasa.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsii Gorontalo Rifli Katili mengatakan, diskusi tersebut dilakukan setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan survei di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama tiga bulan.
Survei tersebut dilakukan karena data-data kepariwisataan di daerah, menjadi bagian penting dalam membangun satu data kepariwisataan nasional.
“Data dan informasi terkait destinasi wisata seperti amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, termasuk yang di Gorontalo belum sepenuhnya tersedia. Kalaupun ada belum tersampaikan ke pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi Gorontalo, apalagi sampai ke kementerian,” kata Rifli di Gorontalo.
Menurutnya sistem tersebut sangat penting dalam pengembangan pariwisata ke depan, karena di dalamnya terdapat data dan informasi kepariwisataan dari seluruh daerah di Indonesia.
Data akan disajikan secara digital dan terintegrasi di semua tingkat pemerintahan, dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ke kementerian.
Dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
“Data sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam pengembangan ke depan juga menjadi basis data, yang pemanfaatannya bisa untuk wisatawan,” ujarnya.
Rifli menjelaskan saat ini survei yang dilakukan di Provinsi Gorontalo telah selesai seluruhnya.
Seluruh data sudah masuk dalam sistem informasi kepariwisataan nasional yang memiliki server di kementerian.
Data dan informasi yang telah masuk ini harus diverifikai lagi melalui diskusi kelompok terpumpun dengan menghadirkan pemangku kepentingan seperti Badan Pusat Statistik (BPS), surveyor, dan dinas pariwisata kabupaten/kota.
“Diskusi kelompok terpumpun ini menjadi langkah awal bagi para pemangku kepentingan kepariwisataan ,untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel,” tambahnya.
