Gorontalo (ANTARA) - Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, mengkonsultasikan kebijakan Analog Switch Off (ASO) ke Kementerian Kominfo RI.
"Konsultasi ini penting, mengingat distribusi Set Top Box (STB) sebagai alat digitalisasi siaran televisi di Gorontalo berjalan lambat. Berdasarkan data awal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Provinsi Gorontalo mendapatkan jatah sekitar 55.000 STB gratis untuk warga miskin," kata Kepala Bidang PIKP Diskomintik, Zakiya M. Baserewan, saat dihubungi dari Gorontalo, Jumat.
Penerapan ASO sesuai regulasi, seharusnya telah berlangsung sejak 2 November 2022. Gorontalo juga harusnya mendapatkan distribusi STB dari Lembaga Penyiaran Swasta.
"Nah, ini yang kami konsultasikan kira-kira seperti apa kelanjutan program tersebut," kata Zakiya.
Ia menjelaskan penyampaian Direktur Pengembangan Pita Lebar Marvels Situmorang, terkait kondisi sebenarnya bahwa bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan calon warga miskin penerima di 341 kabupaten terdampak.
Jumlah penerima merujuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2021.
Dari sekitar 5,7 juta penerima STB, anggaran Kementerian Kominfo yang disetujui hanya 1 juta unit, sisanya dibebankan kepada LPS.
STB berasal dari penyelenggara multipleksing. Hitung-hitungannya, kisaran rumah tangga miskin 341 kabupaten terdampak dan 173 tidak terdampak.
Sasaran target 5,7 hingga 6 juta. "Pemerintah mengusulkan awalnya 3 juta (dibantu melalui APBN). DPR sudah setuju, Kementerian Keuangan hanya menyanggupi 1 juta. Dari 1 juta tahun kemarin, sudah selesai kebetulan hanya didistribusi di kota besar seperti di Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya sebagian, Semarang sebagian, Surabaya sebagian dan lainnya," kata Zakiya, mengutip penyampaian Marvels.
Data penerima STB untuk Provinsi Gorontalo, sebesar 22.565 unit dan tersebar di 5 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Pohuwato.
Dua LPS yang bertanggungjawab untuk distribusi STB di Gorontalo yakni MNC dan Trans Corp.
Data di Kementerian Kominfo menunjukkan pendistribusian berjalan lambat baru sekitar puluhan hingga ratusan unit dari total 22.565 unit.
Sesuai penjelasan Marvels, bahwa kelanjutan dari penerapan ASO masih ditunda.
Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi, faktor sosial politik juga menjadi pertimbangan. Masyarakat masih bisa menggunakan siaran analog berbarengan dengan siaran digital.
