Gorontalo (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) mendukung Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal itu dikatakan Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam RI, Syaiful Garyadi, di Gorontalo, Sabtu.
Pihaknya mengunjungi kabupaten satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang terletak di wilayah pesisir utara tersebut.
Garyadi mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan dengan Bupati Thariq Modanggu, juga mengunjungi langsung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
"Kami berdiskusi dengan jajaran Dinas Kominfo untuk mengetahui perkembangan penerapan SPBE, yang merupakan perintah Presiden RI kepada seluruh aparatur pemerintah baik di instansi pusat maupun daerah. Kita diharapkan segera melakukan transformasi digital. Oleh karenanya, kami datang ke daerah untuk berdiskusi dan mengetahui secara langsung terkait perkembangan SPBE termasuk di Gorontalo Utara," katanya.
Selain itu, juga datang membawa kabar baik kepada kabupaten ini, khususnya Dinas Kominfo. Dengan harapan bisa mencontoh daerah lain yang sudah memiliki nilai indeks SPBE lebih bagus.
"Kita berharap, Dinas Kominfo bisa mencontoh daerah lain yang sudah menerapkan hal tersebut dengan nilai yang bagus. Hal itu akan lebih cepat merealisasikan SPBE. Dibanding membangun sendiri teknologi informasi, tentu mencontoh yang sudah ada termasuk sangat lebih baik, seperti menerapkan hal yang telah berhasil dilakukan daerah lain yang sudah jadi. Apalagi gratis alias tidak berbayar. Nanti Kemenko Polhukam akan memfasilitasi. Kita membangun kesepahaman (MoU) dengan kabupaten-kabupaten yang sudah memiliki indeks terbaik di tingkat nasional," katanya.
Hasilnya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, secara total menerapkan SPBE, ditunjang dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran.
Penerapan SPBE akan sangat memudahkan pemerintah khususnya di daerah dalam pengambilan keputusan maupun menerapkan kebijakan strategis, karena data terpusat akan mendorong penanganan permasalahan yang dijumpai.
Misalnya penanganan kemiskinan. Seluruh data terpusat akan sama dari tingkat bawah hingga ke pusat. Dengan begitu, penanganan kemiskinan dapat dilakukan terpadu, terpusat dan tepat sasaran.
"Kemenko Polhukam sangat mendorong pemerintah daerah segera menerapkan SPBE. Yang dipastikan akan lebih memudahkan mengurai persoalan-persoalan dengan penanganan holistik," imbuhnya. ***
