Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meningkatkan strategi untuk meraih nilai terbaik pada Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penjabat Gubernur Ismail Pakaya di Jakarta, Rabu mengatakannya usai bertemu dan berdiskusi langsung dengan jajaran pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pertemuan yang dipimpin Deputi Bidang Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto itu, guna mengevaluasi dan mempertajam implementasi Reformasi Birokrasi serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penjabat Gubernur mengatakan beberapa strategi peningkatan implementasi RB dan SAKIP di instansi Pemprov Gorontalo perlu dilakukan.
Di antaranya, komitmen pimpinan dalam melakukan intervensi pelaksanaan percepatan implementasi RB dan instansi pemerintah.
Meningkatkan kolaborasi di setiap koordinator sektor atau pemangku kepentingan dan kolaborasi di lingkup Pemprov Gorontalo.
Meningkatkan peninjauan dan evaluasi secara berkala di setiap bulan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendekatan penguatan yang tepat.
Penjabat Gubernur Ismail berharap kelima poin RB Tematik yang disampaikan, bisa meningkatkan Indeks RB Pemprov Gorontalo dan nilai SAKIP.
Termasuk meningkatkan hal-hal yang sudah dilaksanakan dan bisa meyakinkan pemerintah pusat sehingga indeks SAKIP dan RB Pemprov Gorontalo meningkat.
"Tapi ditekankan kita tidak hanya semata-mata mengejar nilai, tetapi prosesnya itu seperti apa, proses keberlanjutan-nya, kontinuitas seperti apa. Jangan ketika sudah mendapatkan nilai sudah berhenti, kembali lagi ke nol," katanya.
Kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni Daeng Matona mengatakan sejauh ini dibawa kepemimpinan Penjabat Gubernur Ismail Pakaya, Pemprov dinilai sudah melakukan hal-hal terkait implementasi reformasi birokrasi.
Baik Reformasi Birokrasi secara umum, juga Reformasi Birokrasi Tematik yang bertujuan untuk penurunan kemiskinan dan inflasi di daerah.
Terkait Reformasi Birokrasi Tematik yang dinilai baik oleh Kemenpan-RB tersebut terdiri dari lima poin.
Yakni tematik pengentasan kemiskinan, tematik digitalisasi penanganan stunting, tematik pelayanan peningkatan investasi, tematik pengendalian inflasi dan tematik peningkatan komitmen untuk penggunaan produk dalam negeri atau P3DN.
Secara keseluruhan menurut Sri Wahyuni, hal ini sudah dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya.
"Untuk implementasi RB Tematik itu yang terakhir, baru-baru ini Pemprov Gorontalo sudah mendapatkan penghargaan terkait pengendalian inflasi juga pengentasan kemiskinan sudah turun. Penjabat Gubernur juga sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait kebijakan menggunakan produk lokal berupa sulaman karawo dan upiah karanji. Serta mendorong seluruh pengusaha hotel atau tamu yang ke Gorontalo untuk berbelanja UKM lokal,"katanya.***
