Pemerintah nilai perlu ada intervensi pada 6 pilar ekonomi digital RI

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menilai perlu adanya intervensi terhadap 6 pilar utama ekonomi digital agar Indonesia mampu mencapai target pada 2045.

Pemerintah menetapkan target kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai minimal 20 persen pada 2045.

“Dalam rangka mencapai target pengembangan ekonomi digital tersebut, sejumlah intervensi perlu dilakukan pada 6 pilar utama ekonomi digital,” kata Rudy dalam acara Casual Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Minggu.

Adapun sejumlah intervensi tersebut yakni pertama, mendorong infrastruktur digital agar dapat menyasar perluasan jangkauan penetrasi internet, peningkatan mutu infrastruktur digital, serta peningkatan dalam computing edge.

Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur digital seperti Jaringan Fiber Optic Palapa Ring yang menghubungkan 57 kabupaten/kota, tambahan Base Tranceiver Station (BTS), hingga pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria untuk lokasi tertinggal, terdepan dan terluar (3 T).



Kedua, pada bidang SDM intervensi ditujukan menyasar pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan lifelong learning guna memastikan setiap individu memiliki keterampilan yang bersaing di era digital.

Peningkatan keterampilan digital melalui Prakerja, Vokasi, Digital Talent Scholarship, hingga kolaborasi dengan pihak swasta seperti Google, Apple, Microsoft dan Amazon.

Ketiga, Riset, Inovasi dan Pengembangan (R&D) harus menyasar peningkatan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi.

“Pemerintah sendiri saat ini juga telah menyediakan dukungan berupa Super Tax Deduction hingga 300 persen untuk kegiatan R&D,” jelasnya.

Keempat, mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif, maju dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan dan pertanian.

Kelima, bersama otoritas terkait akan membuka pintu inklusi finansial dengan target tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada tahun 2024
serta keenam berupa dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan nasional.

Lebih lanjut, Rudy juga menuturkan bahwa diversifikasi sektor prioritas, kolaborasi dan inovasi juga mengambil peranan penting dalam mendorong tercapainya berbagai target tersebut.

“Hari ini kami juga mengukuhkan kerja sama strategis dengan Google Indonesia sebagai bentuk komitmen nyata dalam kolaborasi. Kerja sama ini melalui penyediaan 500 beasiswa Google Career Certificates AI Essentials. Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan AI Policy and Skilling Lab serta AI Bootcamp. Kami berharap, aksi nyata ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda,” tuturnya.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah nilai perlu ada intervensi pada 6 pilar ekonomi digital RI