Presiden Lebanon desak penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan

Beirut (ANTARA) - Presiden Lebanon Joseph Aoun, Sabtu (18/1), menegaskan kembali sikap kukuh pemerintahnya terkait dengan permintaan mundur pasukan Israel dari wilayah selatan yang mereka duduki sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata 27 November 2024.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Beirut, Presiden Aoun menyoroti pelanggaran darat dan udara yang terus dilakukan militer Israel, khususnya penghancuran rumah-rumah dan desa-desa di sepanjang perbatasan.

Guterres tiba di Lebanon, Kamis (16/1), dalam "kunjungan solidaritas" ke negara Arab tersebut.

“Pelanggaran Israel, termasuk pengeboman rumah dan penghancuran desa perbatasan, merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata dan terus merongrong kedaulatan Lebanon,” kata Presiden Aoun.

“Tindakan semacam itu tidak sejalan dengan upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan,” katanya menambahkan.

Aoun, yang terpilih sebagai presiden pada 9 Januari 2025 setelah posisi tersebut kosong selama lebih dari dua tahun akibat perselisihan politik, menekankan pentingnya menghentikan pelanggaran tersebut.

Dalam pertemuan itu, Aoun juga memuji dedikasi personel Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang menghadapi sejumlah serangan terhadap pangkalan mereka.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas kawasan.

Sejak 27 November 2024, gencatan senjata yang rapuh diberlakukan, mengakhiri periode saling serang antara Israel dan Hizbullah yang dimulai pada 8 Oktober 2023 dan meningkat menjadi konflik besar pada 23 September 2024.

Menurut data resmi Lebanon yang dikumpulkan Anadolu, Israel telah melakukan 564 pelanggaran hingga Jumat (17/1), yang menyebabkan 37 orang tewas dan 45 lainnya luka-luka.

Sumber: Anadolu