Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Istana Kepresidenan dan Kejaksaan Agung
menyebutkan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
akan beroperasi hingga ke daerah-daerah.
"Tadi kepada gubernur disampaikan bahwa Satgas Saber Pungli ini
secara terus-menerus akan terus bekerja hingga ke daerah-daerah," kata
Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat koordinasi Presiden Jokowi
dengan gubernur se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Pramono menyebutkan dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli
berupa keputusan presiden (keppres) telah disiapkan dan akan diumumkan
dalam waktu dekat.
"Besok akan diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto karena yang
bertanggung jawab menjadi komandan Satgas Saber Pungli adalah Menko
Polhukam dibantu Kapolri dan Jaksa Agung, tapi nanti akan ditunjuk ketua
pelaksananya, siapa yang ditunjuk nanti biar disampaikan oleh Menko
Polhukam," katanya.
Pramono menyebutkan operasi sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan
di kementerian dan lembaga tapi juga kepada siapa pun yang terkait
dengan pelayanan publik.
"Presiden juga mengingatkan kepada kepolisian, kejaksaan agar
jangan main-main dalam persoalan pungli karena cukup serius dan
sungguh-sungguh dan akan dipantau langsung oleh Presiden," katanya.
Ia menyebutkan meskipun operasi dilakukan hingga ke daerah, dalam
waktu tiga bulan ke depan, kendali operasi tetap berada di pemerintah
pusat.
Sengsarakan rakyat
Sementara itu Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan dalam rakor itu,
Presiden menegaskan bahwa pungli menambah kesengsaraan rakyat dari
masalah perizinan, pertanahan juga masalah peradilan.
"Bedakan antara pungli dengan suap. Kalau pungli sepihak saja,
biasanya para petugas, penyelenggara pemerintahan, mereka yang punya
kewenangan dan kekuasaan minta sesuatu yang barkaitan dengan
kewenangannya sehingga yang memberikan terpaksa karena kalau tidak
diberikan uangnya tidak mau melayani," katanya.
Menurut dia, dengan kondisi seperti itu pihak yang dipungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka menjadi korban.
Sementara kalau suap, kedua belah pihak saling bekerja sama, saling berkonspirasi, ada kesepakatan untuk tujuan tertentu.
"Intinya pungli harus diberantas karena sudah membudaya, menahun,
akhirnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti ekonomi berbiaya
tinggi, arus lalu lintas barang terganggu, bisa juga penyelesaian
pekerjaan menjadi bertele-tele," katanya.
Ketika ditanya jangka waktu kerja Satgas Saber Pungli, Prasetyo menyatakan satgas bekerja sampai pungli habis.
Satgas Saber Pungli akan beroperasi hingga ke daerah
Kamis, 20 Oktober 2016 21:04 WIB