Bandung (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong seluruh
partai politik di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi untuk setiap
anggota dan kader partai politik tersebut sebagai upaya pencegahan awal
agar kader tidak terjerat tindak pidana korupsi.
"Program Sekolah Anti Korupsi ini, menurut saya menarik dan penting
karena banyak politikus yang korupsi itu ternyata karena ketidaktahuan
mereka tentang apa itu korupsi. Minimal setelah ikut kegiatan ini mereka
tahu dulu," kata Direktur Direktorat Gratifikasi-Kedeputian Bidang
Pencegan KPK, Giri Suprapdiono, di sela-sela kegiatan Sekolah Anti
Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP-DPD Partai Demokrat Jawa Barat, di
Bandung, Sabtu.
Ia menuturkan istilah Sekolah Anti Korupsi memang baru pertama kali
digunakan oleh Partai Demokrat sebagai bentuk edukasi dan pencegahan
agar kadernya terhindar dari tindak pidana korupsi.
"Kehadiran kami di Sekolah Anti Korupsi ini adalah sebagai pemateri
dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda semua partai. Dan kami
bisa mendengar apa masalah yang dihadapi mereka dan mencarikan solusinya
seperti pendanaan parpol," kata dia.
Ketua DPP Partai Demokrat Urusan Bidang Anti Korupsi KPK, Jemmy
Setiawan, menuturkan, sekolah anti korupsi itu pertama kali dilaksanakan
di Jakarta sebanyak dua kali, sekali di Yogyakarta, sekali di NTB dan
saat ini di Jabar.
Menurut dia, Jawa Barat adalah daerah kelima yang dijadikan lokasi
Sekolah Anti Korupsi Partai Demokrat dan selanjutnya di Sumatera.
"Jadi bisa dikatakan satu-satunya partai yang memiliki divisi anti
korupsi dan pemberantasan mafia hukum. Biar kami sempat dicap partai
terkorup tapi ternyata itu salah dari sisi jumlah dan nilai itu kecil,"
kata dia.
Hari ini sebanyak 250 kader Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat
mengikuti Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP dan DPD
Partai Demokrat Jawa Barat serta KPK, di Ruang Parahyangan Hotel Horison
Bandung.
"Sekolah Anti Korupsi ini diikuti oleh anggota DPRD Jabar hingga
DPC dan bbentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang
dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK," kata Ketua DPD Partai
Demokrat Jawa Barat, Iwan Sulandjana, di sela-sela kegiatan itu.
KPK dorong partai politik adakan sekolah anti korupsi
Sabtu, 22 Oktober 2016 20:27 WIB