Pemerintah Jerman sepakati rencana aksi iklim 2050

Berlin, Jerman (ANTARA GORONTALO) - Setelah lama tertunda, pemerintah Jerman pada Jumat (11/11) akhirnya mencapai kesepakatan mengenai rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis pada 2050, membereskan sebuah kesepakatan menjelang perundingan iklim tingkat tinggi pekan depan di Maroko.

Kesepakatan tersebut mengakhiri perseteruan berbulan-bulan dalam koalisi sayap kanan Kanselir Angela Merkel dan menjabarkan target pengurangan emisi CO2 untuk seluruh sektor perekonomian negara itu.

"Kami sudah menemukan solusi yang baik dan seimbang," kata Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Sigmar Gabriel sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Menteri-menteri kabinet akan secara resmi menyetujui Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plan/CAP) 2050 pada Senin.

Kesepakatan pemerintah Jerman menjabarkan langkah-langkah nyata mengenai bagaimana negara itu beralih dari bahan bakar fosil dan memangkas emisi 80 sampai 95 persen dari tingkat emisi 1990an pada 2050.

Sektor industri akan menurunkan emisi CO2 sekitar separuh menjadi antara 140 sampai 143 juta ton pada 2030, sekitar 10 juta ton lebih banyak ketimbang yang diusulkan dalam versi rencana sebelumnya menurut kantor berita DPA.

Gabriel mengatakan rencana itu sekarang juga memperkirakan penciptaan pendanaan untuk membantu kawasan-kawasan yang terkena dampak penurunan lapangan pekerjaan akibat peralihan dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

Sejumlah aktivis mengkritik rencana itu kurang rinci dan terlalu ramah terhadap bisnis.

"Kesempatan yang terlewatkan" menurut Eva Bulling-Schroeter, juru bicara lingkungan untuk partai oposisi sayap kiri-jauh Jerman, Die Linke.

"Rencana ini jelas menunjukkan seberapa dalam pelobi industri dan energi menancap di kementerian ekonomi," kata Direktur Kebijakan dan Iklim WWF Jerman, Regine Guenther.

Para diplomat dari 196 negara akan bertemu di Marrakesh pekan ini untuk perundingan lanjutan mengenai penerapan kesepakatan iklim Paris.

Pertemuan itu dibayangi kekhawatiran bahwa presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump  menindaklanjuti janji kampanyenya untuk "membatalkan" pakta tersebut. (kn)