Pemkab Akan Bangun 8.000 Unit Rumah Sehat

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo akan membangun 8.000 unit rumah layak huni tersebar di 11 kecamatan.

Wakil Bupati Roni Imran, Selasa di Gorontalo mengatakan tercatat 12.000 unit rumah tidak layak huni atau hanya berdinding jelaga, berlantai tanah ataupun beratap rumbia di daerah ini.

Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2016, pemkab telah berhasil membangun 4.000 unit rumah layak huni secara swadaya sehingga masih ada 8.000 unit rumah lagi yang perlu dibangun.

"Bantuannya pun bervariatif sesuai kondisi rumah, apakah akan dibangun baru ataupun direnovasi agar menjadi hunian layak bagi setiap rumah tangga," ujar Wakil Bupati.

Program bantuan rumah layak huni, kata ia, menelan anggaran Rp1,1 miliar per kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten, namun disadari pemkab jika alokasi anggaran tersebut tidak akan memenuhi target pemerintahan daerah saat ini.

Artinya, hingga tahun 2018 atau di akhir pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati Indra Yasin dan dirinya kata Wakil Bupati, tuntas bantuan rumah layak huni tidak akan menjangkau 8.000 unit rumah yang masih perlu dibangun, jika hanya mengandalkan APBD kabupaten.

Makanya, setiap tahun anggaran, pemkab terus berupaya agar ada alokasi anggaran dari pemerintah provinsi untuk merealisasikan bantuan rumah layak huni agar menjangkau seluruh masyarakat sasaran.

Disamping upaya melalui pemerintah pusat, baik untuk bantuan rehab rumah ataupun pembangunan rumah layak huni khusus nelayan yang terus diupayakan di wilayah-wilayah pesisisr, diantaranya di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek.

Konsistensi pembangunan rumah layak huni, kata Wakil Bupati, adalah salah satu upaya menekan angka kemiskinan di daerah ini yang masih berada di persentase 18,93 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo Utara tahun 2015.

Rumah tangga sasaran berstatus miskin ataupun sangat miskin yang menerima bantuan rumah layak huni, kata Wakil Bupati, diharapkan akan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga tidak lagi dipusingkan mengumpul uang untuk membangun rumah.

"Sehingga, jika tuntas rumah layak huni terpenuhi diharapkan akan menurunkan persentase kemiskinan di daerah ini secara faktual," ujarnya.