Pemerintah buka opsi negara baru sumber sapi perah impor

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan pemerintah telah membuka opsi beberapa negara baru untuk impor sapi perah dalam rangka Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

"Pemerintah telah membuka sumber-sumber negara baru bukan hanya dari Australia, sekarang kita sudah bisa memasukkan sapi perah dari Selandia Baru, Meksiko, Amerika Serikat, dan terakhir dari Brazil," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa.

Menurut dia, Brazil sendiri sudah ditetapkan di bulan Mei kemarin sebagai negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) tanpa vaksinasi.

"Tentu ini menjadi peluang kita karena kalau hanya mengandalkan satu negara tentu sangat terbatas," katanya.

Sebelumnya Kementerian Pertanian memastikan impor indukan sapi hidup dilakukan melalui skema investasi mandiri oleh pelaku usaha sehingga tidak membebani APBN, guna mendukung penguatan ketahanan pangan serta industrialisasi sektor peternakan nasional.

Langkah ini memperluas kesempatan tumbuhnya pelaku usaha lokal, terutama peternak rakyat dan koperasi.

Pemerintah tengah mengakselerasi Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang menjadi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Salah satu upaya nyata yaitu mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.

Hal Ini bukan sekadar impor, tapi bagian dari investasi terintegrasi. Kementan sendiri sudah mengantongi komitmen dari 196 pelaku usaha sapi perah dan 84 pelaku usaha sapi pedaging, baik PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing).

Kebijakan impor indukan sapi bukanlah pengganti produksi lokal, melainkan akselerator untuk percepatan kemandirian pangan nasional karena sebagian besar sapi yang diimpor dalam kondisi bunting dan siap meningkatkan populasi.

Sebagai dukungan nyata, pemerintah memberikan insentif fiskal seperti tax allowance dan investment allowance serta dukungan nonfiskal berupa penyediaan lahan, asistensi teknis, dan pengawalan proses perizinan kepada para investor peternakan.