Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan isu transisi energi dan iklim bukan sekadar agenda internasional, melainkan sebuah prioritas nasional dan misi krusial untuk menyelamatkan rakyat dan mewujudkan kedaulatan pangan, ekonomi, serta masa depan yang berkelanjutan.
Dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti bahwa dampak paling terasa dari perubahan iklim adalah cuaca ekstrem, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan Indonesia.
“Perubahan iklim dapat merusak ketahanan pangan kita. Anomali cuaca yang terus-menerus bisa membuat Indonesia impor beras terus” kata Zulkifli.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu memandang transisi energi dan iklim bukan sebagai beban, melainkan jalan menuju kedaulatan ekonomi, pangan, dan masa depan Indonesia yang lebih cerah.
Meskipun Indonesia siap bertransisi, ia menekankan perlunya dukungan finansial dan teknologi yang konkret dari mitra internasional. Ia mendorong COP30 di Belém, Brasil, November 2025 dapat menjadi forum solusi nyata dan pusat kolaborasi efektif, dengan menekankan mitigasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Zulhas menuturkan dalam memenuhi komitmen iklim, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam pendanaan iklim yang masih jauh dari memadai.
Oleh karena itu, ia menilai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, khususnya melalui pasar karbon sukarela, menjadi sangat penting untuk mendukung pendanaan aksi iklim dari solusi berbasis alam (nature-based solution).
Ia menyebut Indonesia memiliki potensi nature-based solution mencapai 1,5 gigaton CO2 ekuivalen per tahun atau 7,1 miliar dolar AS. Namun, saat ini baru kurang dari 3 persen dari potensi tersebut yang diperdagangkan di pasar karbon sukarela.
Zulhas juga menyoroti jejak kerja dan capaian konkret dalam komitmen iklim Indonesia. Laju deforestasi berhasil tertahan di level terendah dalam dua dekade terakhir. Selain itu, luas lahan mangrove yang direstorasi telah mencapai 600 ribu hektare dari target 3,3 juta hektare.
Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan bioenergi juga mulai menggantikan pembangkit fosil di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia Timur.
“Indonesia bahkan berhasil melakukan pengurangan emisi sebesar 36,7 persen atau 608 metrik ton CO2 ekuivalen dibandingkan dengan business as usual. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi sembari tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah terus mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi, termasuk melalui revisi dokumen komitmen iklim atau Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan akan terus diperkuat dalam Second NDC yang akan dirilis akhir tahun ini. Sektor pangan, kehutanan, dan energi menjadi fokus utama dalam upaya pengurangan emisi ini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI tegaskan transisi energi dan iklim sebagai prioritas nasional
