Menlu RI: Tak ada perdamaian tanpa Palestina merdeka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab–Islam di Doha, Qatar, menyatakan bahwa tidak ada perdamaian yang abadi tanpa Palestina merdeka.

"Tidak akan ada perdamaian abadi tanpa solusi dua negara. Jalan menuju perdamaian tetap satu yakni terwujudnya Negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Menlu, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam rilis Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa.

Partisipasi Sugiono pada KTT tersebut melanjutkan kunjungan Presiden Prabowo ke Qatar dan Uni Emirat Arab pada 12 September, yang menegaskan solidaritas Indonesia bagi Qatar sekaligus komitmen untuk terus mendukung perjuangan Palestina serta mendorong solidaritas internasional demi menjaga perdamaian di kawasan.

Pada kesempatan itu, Sugiono juga menggarisbawahi kembali komitmen Indonesia dalam mendukung penuh rakyat Palestina.

"Kita akan terus berdiri bahu-membahu dengan Qatar, dengan Palestina, dan dengan semua bangsa yang menjunjung tinggi hukum internasional dan kemanusiaan," katanya.

KTT Darurat Arab-Islam di Doha dipimpin Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dan dihadiri 22 kepala negara dan pemerintahan anggota OKI dan Liga Arab, termasuk presiden Turki, presiden Palestina, presiden Iran, perdana menteri Arab Saudi, perdana menteri Pakistan dan perdana menteri Malaysia.

KTT Doha menghasilkan Komunike Bersama yang berisi kecaman kolektif atas serangan Israel ke Doha sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan solidaritas terhadap Qatar dan dukungan terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

Komunike tersebut juga memuat komitmen bersama untuk terus mendorong Solusi Dua Negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

KTT Darurat di Doha menjadi momentum penting bagi dunia Islam untuk menunjukkan kepemimpinan kolektif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan solidaritas di kawasan, seperti dikutip.