Mensos apresiasi langkah Sumbawa Barat atasi kemiskinan

Sumbawa Barat (ANTARA GORONTALO) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah itu, antara lain dengan menerbitkan Kartu Pariri dan Bariri.

Kartu Pariri diberikan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Sementara Kartu Bariri merupakan bantuan langsung berupa permodalan usaha tanpa bunga, bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan, dan lain sebagainya.

"Saya berharap apa yang dilakukan Sumbawa Barat bisa menular ke kabupaten/kota lain di Indonesia, minimal di Provinsi NTB," kata Mensos saat pengukuhan 723 agen program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Sumbawa Barat, Kamis.

Untuk mendukung program Kartu Pariri dan Bariri itu Pemkab Sumbawa Barat menggandeng empat bank, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan Bank NTB.

"Apa yang dilakukan Sumbawa Barat sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang digariskan oleh Presiden karena dalam penyalurannya menggandeng perbankan," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, keberadaan kartu ini tidak berseberangan dengan program pemerintah seperti bansos disabilitas maupun bansos lansia yang didanai melalui APBN. Sebaliknya, kartu ini berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin dengan pembiayaan melalui APBD.

"Jadi, mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergi pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.

Bupati Sumbawa Barat W Musyarifin mengatakan program Kartu Pariri dan Bariri merupakan upaya untuk mendidik masyarakat agar mau menabung, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur.

Menurut dia digandengnya bank dalam penyaluran bantuan adalah salah satu cara modern agar bantuan yang diberikan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada kunjungan kerja itu Mensos juga menyerahkan bantuan sosial bagi Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp21,2 miliar yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Bansos Lansia, Bansos Disabilitas, Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Hibah Dalam Negeri.

Bantuan rastra merupakan bantuan dengan nominal terbesar senilai Rp13,8 miliar yang diperuntukkan bagi 10.096 keluarga, disusul PKH senilai Rp7,2 miliar bagi 4.006 keluarga dan bantuan hibah dalam negeri sejumlah Rp78 juta.

"Total keseluruhan bansos yang digelontorkan pemerintah untuk 10 kabupaten di NTB senilai Rp950 miliar," ujar Khofifah.