Sidang Majelis Umum PBB, kehadiran Prabowo dan pembahasan Palestina

New York (ANTARA) - Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa Bangsa kembali mewarnai New York, Amerika Serikat, pada September ini.

Mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, pembukaan sesi-80 sidang telah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB di United Nations Plaza, Manhattan.

Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB, akan kembali hadir pada sidang tahunan itu dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—kehadiran pertama Kepala Negara Indonesia sejak 10 tahun terakhir.

Ramai juga diperbincangkan bahwa Sidang Umum PBB ini akan membahas pengakuan Palestina sebagai negara. Berikut ANTARA sampaikan sejumlah fakta menarik mengenai Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

Topik sidang

Rangkaian pertemuan tingkat tinggi akan diawali pada 22 September pukul 09.00 pagi waktu setempat dengan topik peringatan 80 tahun PBB. Kemudian pada pukul 10.00 akan dilakukan pertemuan mengenai 30 tahun konferensi dunia keempat tentang perempuan.

Lalu pada pukul 14.00-16.00 para petinggi dari negara anggota akan membahas topik mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sesuai amanat KTT SDG 2019.

Pada pukul 15.00, dijadwalkan Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Diketuai bersama Prancis dan Arab Saudi, PBB akan mengadakan konferensi yang menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara dan bertujuan untuk menggalang dukungan bagi pelaksanaannya.

Sesi Debat Umum akan dimulai pada 23-27 September dan dilanjutkan pada 29 September. Pada sesi ini, para pemimpin dunia akan menyampaikan pernyataan yang menguraikan posisi dan prioritas mereka dalam konteks tantangan global yang kompleks dan saling terkait.

Di samping sesi Debat Umum, akan dilangsungkan juga pertemuan tingkat tinggi lainnya dengan beragam topik, mulai dari iklim, ekonomi berkelanjutan, hingga pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Rencana pengakuan Palestina

Sejumlah negara telah menyampaikan niat untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada sesi Sidang Majelis Umum PBB.

Presiden Emmanuel Macron menyatakan kesiapan Prancis untuk secara resmi mendeklarasikan pengakuan terhadap kedaulatan Negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dalam mewujudkan rencana perdamaian yang lebih luas untuk kawasan Timur Tengah.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga telah mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB. Keputusan tersebut berdasarkan jaminan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa pihaknya akan mereformasi sistem pemerintahan di Palestina.

"Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang akan dilaksanakan pada September 2025," kata Carney dalam sebuah konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pun menambahkan bahwa Prancis bersama 14 negara lainnya telah mengeluarkan seruan kolektif untuk mengakui Negara Palestina dan mengajak pihak-pihak yang belum melakukannya untuk bergabung bersama.

Negara-negara yang mengumumkan niat mereka untuk pertama kalinya mengakui Palestina selain Prancis dan Kanada adalah Australia, Finlandia, Selandia Baru, Portugal, Andorra, Malta, San Marino, dan Luksemburg.

Indonesia, sebagai negara yang vokal menyerukan kedaulatan Palestina, akan kembali menyampaikan suaranya pada Sidang Majelis Umum PBB. Kemlu memastikan bahwa isu Palestina dapat menjadi salah satu prioritas yang akan disampaikan Indonesia, meski belum menjelaskannya secara rinci.

"Tidak akan ada perdamaian abadi tanpa solusi dua negara. Jalan menuju perdamaian tetap satu yakni terwujudnya Negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Sugiono.

Presiden Prabowo pun telah bertolak ke New York pada 20 September dari Osaka, Jepang—usai mengunjungi Osaka Expo.

Melihat tekanan Israel kepada Palestina beberapa tahun belakangan, hasil pembahasan isu Pelestina di Sidang Umum PBB kali ini diharapkan bakal lebih tegas bagi terwujudnya solusi dua negara.

Indonesia, sebagai negara yang tidak pernah putus menyuarakan negara Palestina merdeka bakal kembali berdiri di depan untuk kepentingan tersebut.

Suara negara-negara Eropa yang mulai berubah bakal membantu mewujudkannya.