Kementrans pastikan investasi di Maloy berdampak nyata bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai Rp1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan, LX International, di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah.

“Alhamdulillah, dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang, 80 persen di antaranya merupakan masyarakat lokal. Inilah yang kita kehendaki, agar rakyat menjadi prioritas,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan itu tertarik terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara.

Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftitah menyatakan terdapat tiga prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi.

Pertama, mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar. Kedua, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi.

Ketiga, adanya sistem bagi hasil (profit sharing) yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga masyarakat dan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita butuh investor, tapi jangan sampai rakyat kita ditinggalkan. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.

Selain LX, Iftitah menuturkan terdapat pula investor asal Malaysia yang berencana membangun bandara di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT), yang mana pihak swasta membangun fasilitas dan mengoperasikannya selama periode waktu tertentu, kemudian mentransfer kepemilikan fasilitas tersebut kepada pemerintah.

“Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway (landasan pacu). Nantinya, bandara ini akan diserahkan kepada negara,” jelasnya.

Agar dapat menarik lebih banyak investasi ke wilayah transmigrasi, ia menekankan pentingnya kepercayaan dan stabilitas, karena para investor memerlukan kepastian agar berani menanamkan modal mereka.

Untuk itu, Kementrans tengah menyiapkan Project Facilitation Office (PFO) sebagai pusat pendampingan bagi investor yang akan membantu memperlancar koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Luar Negeri.

“Kami sebagai regulator (terkait pemanfaatan lahan transmigrasi) akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), kita butuh investasi untuk membangun ekonomi, tapi rakyat Indonesia tidak boleh terpinggirkan,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Mentrans Iftitah tengah melakukan kunjungan ke Jepang pada 28 September hingga 1 Oktober untuk mempromosikan potensi ekonomi di berbagai kawasan transmigrasi.