Kalau dalam bisnis ada ungkapan "memancing uang memakai uang".
Menurut
Urbaningrum yang bekas petinggi Partai Demokrat itu, "Saya tahu juga
ada ungkapan 'untuk menangkap penjahat' kadang juga dibutuhkan penjahat.
Tapi ketika seorang penjahat dibutuhkan untuk menangkap penjahat,
jangan terlalu cepat penjahat yang diberi tugas ini diberi label sebagai
orang suci baru atau sebagai pahlawan."
Dia katakan itu dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Kamis.
"Saya
ingin menyampaikan beberapa hal, pertama proses penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi penting bagi kita dan harus kita dukung," kata
dia, sebelum kalimat itu di atas.
Kapasitasnya
sebagai saksi dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
Sugiharto.
"Boleh jadi sebetulnya masih terus melakukan hal yang sebelumnya dilakukan tapi dengan model lain. Mohon maaf, poin saya adalah agar bagaimana kita harus lurus, jujur, jernih, objektif supaya tidak secara tidak sadar kemasukan, kesurupan kepentingan lain tanpa disadari," kata dia.
"Boleh jadi sebetulnya masih terus melakukan hal yang sebelumnya dilakukan tapi dengan model lain. Mohon maaf, poin saya adalah agar bagaimana kita harus lurus, jujur, jernih, objektif supaya tidak secara tidak sadar kemasukan, kesurupan kepentingan lain tanpa disadari," kata dia.
"Boleh jadi karena kecanggihan tertentu
ada sesuatu yang masuk dalam proses itu dengan begitu ibarat kata nila
setitik bisa merusak susu sebelanga apalagi kalau nilanya sebelanga itu
lebih repot," kata dia.
Dia katakan pesan lain, bahwa penegakan hukum penting tapi prosesnya tidak semata-mata otomatis yang penting mendapat tersangka tapi harus ada idealisme.
"Kalau pragmatis itu yang penting dapat, kalau idealisme kebenaran tidak samar, kebenaran itu tidak boleh samar jadi itu substansi keadilan," katanya. Dia juga menyinggung peran Nazaruddin.
Sedangkan Novanto yang ketua DPR, hanya mengaku ia menyampaikan kebenaran meski membantah semua peran dan uang yang disebut di dalam dakwaan ia terima.
"Kami berikan apresiasi dan mudah-mudahan pemberitaan terhadap saya sungguh luar biasa sehingga keluarga kami, dan saya selaku ketua DPR dan ketua Partai mendapat pemberitaan, apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang mulia," kata dia.
Menanggapi "pesan-pesan itu, ketua majelis hakim, John Butarbutar, berujar, "Saya tidak tahu kebenaran itu tapi saya sependapat penegakan hukum harus dilakukan secara baik, tidak seperti penjahat untuk tangkap penjahat. Kecermatan dan kejelian jadi andalan kami di persidangan."
Dalam sidang Senin lalu (3/4), mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan, saat Urbaningrum ingin maju menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat, pengusaha yang terlibat dalam pengadaan KTP elektronik menyerahkan Rp20 miliar kepada Urbaningrum untuk dibagi-bagikan sebagai persiapan pemenangan.
Dia katakan pesan lain, bahwa penegakan hukum penting tapi prosesnya tidak semata-mata otomatis yang penting mendapat tersangka tapi harus ada idealisme.
"Kalau pragmatis itu yang penting dapat, kalau idealisme kebenaran tidak samar, kebenaran itu tidak boleh samar jadi itu substansi keadilan," katanya. Dia juga menyinggung peran Nazaruddin.
Sedangkan Novanto yang ketua DPR, hanya mengaku ia menyampaikan kebenaran meski membantah semua peran dan uang yang disebut di dalam dakwaan ia terima.
"Kami berikan apresiasi dan mudah-mudahan pemberitaan terhadap saya sungguh luar biasa sehingga keluarga kami, dan saya selaku ketua DPR dan ketua Partai mendapat pemberitaan, apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang mulia," kata dia.
Menanggapi "pesan-pesan itu, ketua majelis hakim, John Butarbutar, berujar, "Saya tidak tahu kebenaran itu tapi saya sependapat penegakan hukum harus dilakukan secara baik, tidak seperti penjahat untuk tangkap penjahat. Kecermatan dan kejelian jadi andalan kami di persidangan."
Dalam sidang Senin lalu (3/4), mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengatakan, saat Urbaningrum ingin maju menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat, pengusaha yang terlibat dalam pengadaan KTP elektronik menyerahkan Rp20 miliar kepada Urbaningrum untuk dibagi-bagikan sebagai persiapan pemenangan.
Uang itu diletakkan di ruangan Nazaruddin. Selanjutnya, dia menyerahkan uang itu ke sekretarisnya, Eva Soraya.
