Kadin harap penetapan UMP 2026 jaga keseimbangan buruh dan dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dalam penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Anindya menanggapi rencana pemerintah yang akan segera mengumumkan kenaikan UMP 2026.

Anindya di Jakarta, Selasa, menyampaikan penetapan kenaikan UMP harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Yang paling penting adalah duduk bersama supaya hubungan dengan buruh baik, pekerja kita baik. Tapi juga dunia usaha terus berkembang dan kompetitif,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan UMP tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendukung iklim usaha yang sehat.

“Pemerintah di sini bisa memainkan perannya dengan baik, dan Kadin tentu akan membantu untuk komunikasi,” katanya.

Pemerintah sebelumnya berencana mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026 pada hari ini, Selasa.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Pengupahan saat ini masih menunggu ditandatangani Presiden.

"UMP RPP sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12).

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah dan berbagai program perlindungan. Tahun lalu, UMP mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen yang disertai dengan pemberian bantuan serta insentif bagi pekerja.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan keringanan berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat JKP turut ditingkatkan, yakni sebesar 60 persen dari gaji yang dibayarkan selama enam bulan, sehingga diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi masa transisi ketika kehilangan pekerjaan.