Indonesia pantau perkembangan Libanon terkait keamanan WNI

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi di Libanon terkait keamanan Warga Negara Indonesia yang berada di negara itu, setelah ketegangan dengan Arab Saudi memuncak pascapengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri di ibu kota Saudi, Riyadh.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu lalu Muhammad Iqbal di Bogor, Jawa Barat, Minggu, mengatakan saat ini terdapat 155 WNI yang tinggal di Libanon yang merupakan pelajar atau mahasiswa, serta keluarga staf Kedutaan Besar RI di Beirut.

"Keamanan Libanon tidak hanya penting bagi WNI yang berada di sana, tapi juga sekitar 1.000 WNI yang masih berada di Suriah karena saat ini Libanon menjadi satu-satunya pintu keluar dari Suriah yang masih aman," kata dia.

Berdasarkan data PWNI-BHI, saat terjadi konflik Suriah pada 2012-2014, sedikitnya 7.000 buruh migran Indonesia yang bekerja di sana dievakuasi ke Libanon dan ditampung di KBRI Beirut sebelum diterbangkan kembali ke Indonesia.

Terkait konflik politik di Kawasan Teluk tersebut, Direktur PWNI-BHI menegaskan bahwa fokus utama pemerintah Indonesia adalah keselamatan para WNI sehingga Kemlu terus menjalin komunikasi dengan KBRI Beirut dan mengimbau mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun.

Selain 155 warga sipil dan diplomatik, terdapat 1.296 WNI anggota Pasukan Perdamaian PBB di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Ketegangan Libanon dan Arab Saudi dipicu saling tuduh di antara keduanya telah mendeklarasikan perang. Faksi Hizbullah di Libanon menuduh Saudi telah meminta Israel untuk menyerang negaranya, sementara pihak Saudi menuduh Libanon telah menerima misil dari Iran untuk menyerang Riyadh melalui Yaman.

Hizbullah juga menuduh pengunduran diri PM Hariri di Riyadh merupakan bentuk intervensi politik Saudi kepada Libanon. Sementara tuduhan Saudi pada negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel itu diikuti pemberlakuan "travel warning" bagi warga negaranya untuk pergi ke Libanon.