Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Penyediaan infrastruktur yang baik merupakan
salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga dinilai dapat memberikan "multiplier
effect" positif ke berbagai sektor sehingga meningkatkan aktivitas
ekonomi yang pada akhirnya mendorong daya saing Indonesia.
Karena alasan itu juga, beberapa lembaga pemeringkat internasional
menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai faktor yang harus dilakukan
Indonesia untuk meningkatkan peringkatnya.
Saat ini, peringkat Indonesia berada di level layak investasi
(investment grade) dari beberapa lembaga pemeringkat internasional
diantaranya Standard & Poor`s (S&P), Moody?s Investors Service,
dan Fitch Ratings.
Dalam dunia investasi, peringkat investment grade menunjukkan
risiko gagal bayar utang pemerintah relatif rendah, serta prospek dan
kondisi ekonomi Indonesia yang positif.
Kendati demikian, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur
tidak mudah karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dan
APBN tidak akan mungkin sanggup untuk menutup semua biaya pembangunan
infrastruktur.
Berdasarkan studi Mandiri Sekuritas, pemerintah membutuhkan dana
untuk investasi di sektor infrastruktur sekitar Rp5.500 triliun untuk
lima tahun ke depan atau Rp1.100 triliun per tahun. Dari kebutuhan dana
per tahun itu, sekitar Rp900 triliun dapat dibiayai oleh pembiayaan
konvensional yaitu menggunakan APBN dan perbankan.
Terdapat potensi sebesar Rp200 triliun per tahun kebutuhan
investasi untuk infrastruktur yang dapat dibiayai dari non APBN dan non
perbankan, yaitu melalui pasar modal baik dalam negeri maupun "offshore
funding".
Dalam mendanai proyek infrastruktur juga harus dibuat skema
pembiayaan yang lebih luwes sehingga sektor BUMN termasuk swasta yang
terlibat bisa semakin lebih luas.
Di sisi lain, peran perusahaan penjamin pelaksana emisi
(underwriter) juga dibutuhkan dalam mempertemukan investee (tempat
investor melakukanan penanaman modal) dan investor jangka panjang.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan,
terdapat satu cara untuk mengisi kekurangan dana infrastruktur, yakni
dengan menggunakan potensi dana di pasar modal secara maksimal.
"Pasar modal dapat menggalang dana masyarakat yang berguna untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah," katanya.
Inovasi Produk
Salah satu inovasi pendanaan di pasar modal yang sedang
diperkenalkan guna memfasilitasi kebutuhan korporasi sekaligus mendukung
percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni sekuritisasi
aset, obligasi berbasis proyek (project bond), serta global IDR bonds.
Belum lama ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah sukses
menerbitkan produk investasi surat berharga sekuritisasi yang berbasis
potensi pendapatan di masa depan (future revenue based securities/FRBS)
dari Tol Jagorawi.
Produk bernama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
(KIK-EBA) Mandiri JSMR01 itu merupakan sejarah baru pendanaan di
industri pasar modal Indonesia. Selain itu, anak usaha Jasa Marga Tbk
yakni PT Marga Lingkar Jakarta juga telah resmi menerbitkan instrumen
obligasi berbasis proyek.
"Infrastruktur dan pasar modal sudah menjadi dua hal yang saling
terkait. Pembangunan infrastruktur di negara maju selalu melibatkan
peran pasar modal," ujar Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano
Rumantir.
Ia menambahkan bahwa Mandiri Sekuritas juga sedang gencar
memperkenalkan peluang pendanaan Global IDR Bonds secara luas sejak
kuartal-III tahun 2017.
Global IDR Bonds adalah efek bersifat utang berdenominasi Rupiah
yang dapat ditawarkan tidak hanya kepada investor domestik, namun juga
terutama kepada investor global.
"Secara umum, Global IDR Bonds diharapkan mampu meningkatkan
partisipasi investor global dalam mendukung pembangunan nasional,"
katanya.
Selain itu, Silvano Rumantir mengharapkan produk Global IDR Bonds
dapat memberikan akses serta diversifikasi sumber pendanaan berbasis
rupiah bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di berbagai
sektor, khususnya sektor infrastruktur. Dan bagi investor, instrumen
ini memberikan diversifikasi portofolio yang berkualitas.
Keamanan Terjaga
Dalam seminar bertajuk "Indonesia 2018 - Sailing Through Economic
and Political Tide", Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito
Karnavian, menilai, Asia Tenggara, termasuk Indonesia menjadi salah satu
target investasi bagi investor global seiring dengan stabilitas
keamanan yang terjaga.
"ASEAN adalah salah satu kawasan yang paling aman sedunia, kenapa?
Karena tidak ada konflik antarnegara. Semua orang di seluruh dunia
sedang mencoba untuk berinvestasi ke Asia Tenggara, dan Indonesia salah
satu pasar terbesar," ujarnya.
"Ada masalah di Marawi Filipina Selatan, ada masalah di Papua, ada
masalah terorisme Asia Tenggara, ada masalah di Myanmar, tetapi perang
antarnegara tidak ada," katanya menambahkan.
Menurut dia, Indonesia dengan ekonomi yang positif maka dapat
menjadi negara yang dominan di kawasan ASEAN, mengingat Indonesia
memiliki sumber angkatan kerja yang besar serta sumber daya alam yang
melimpah.
"Pertarungan dunia saat ini adalah pertarungan ekonomi, bukan lagi
militer karena sekarang ini sudah zamannya konstruktivisme. Jadi, siapa
yang ekonominya kuat dia yang akan menjadi dominan. Indonesia mempunyai
modal menjadi negara ekonomi yang dominan," tuturnya.
Maka itu, lanjut dia, pihaknya akan terus berupaya untuk menjaga
stabilitas keamanan, dengan begitu Indonesia akan dapat memenangkan
peratarungan ekonomi global.
"Jangan kita ribut di dalam, negara yang paling solid di dalam bisa memenangkan pertarungan," ujarnya.
Dengan prospek ekonomi nasional yang positif, didukung produk pasar
modal yang inovatif, serta stabilitas keamanan yang terjaga maka pasar
modal sebagai sumber pembiayaan dalam rangka memacu perkembangan
infrastruktur di dalam negeri cukup dapat diandalkan.
Diharapkan otoritas bersama dwngan pelaku pasar modal dapat terus
memacu pendalaman pasar demi memikat lebih banyak lagi perusahaan meraih
pendanaan melalui pasar modal, baik dengan mencatatkan saham,
menerbitkan obligasi maupun instrumen lainnya. Selain itu, partisipasi
masyarakat juga dapat meningkat dengan berinvestasi di pasar modal.
Kontribusi pasar modal bagi pembangunan infrastruktur nasional perlu didorong
Senin, 27 November 2017 9:24 WIB