Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gorontalo siap memberi sanksi kepada kader yang duduk di DPRD yang tidak mendukung pasangan calon diusung partai itu di Pilkada 2018.
Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo Nelson Pomalingo, Jumat, mengatakan kader yang duduk di lembaga legislatif wajib mendukung dan memenangkan pasangan calon dari partai itu, jika tidak akan diberi sanksi Penggantian Antarwaktu (PAW).
Ia mengatakan kepada seluruh kader, terutama mereka yang duduk di DPRD, baik di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk optimal memenangkan calon kepala daerah yang diusung PPP.
"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sudah mengeluarkan surat keputusan calon yang diusung dan itu wajib dijalani oleh seluruh kader," kata Nelson usai memimpin rapat konsolidasi internal pemenangan calon.
Untuk bakal Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gorontalo Utara, PPP mengusung pasangan Indra Yasin-Thoriq Modanggu, sementara untuk Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) mengusung pasangan Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa.
Khusus untuk Kota Gorontalo, lanjut Nelson, bahwa Cawawali Rusliyanto Monoarfa merupakan kader asli PPP, yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan Kabupaten Bone Bolango pada 2014, dan siap mundur demi PPP.
"Sehingga pertarungan ini merupakan murni pertarungan partai. Untuk itu kader PPP yang ada di daerah lain yang tidak melaksanakan pilkada, yang memiliki keluarga di dua daerah yang lagi melaksanakan pemilihan, untuk mendukung pasangan yang diusung PPP," tegasnya.
Sementara cawali Kota Gorontalo Rum Pagau adalah mantan Bupati Boalemo, yang terbukti berhasil memipin daerah itu selam lima tahun.
Ia menambahkan, untuk Kabupaten Gorontalo Utara dimana PPP mengusung cabup petahana, Indra Yasin yang didampingi oleh Thoriq Modanggu, sehingga di tangan mereka berdua diharapkan daerah itu bisa lebih maju lagi.
