Wiranto Sebut Pemerintah Berupaya Jaga Prakondisi Stabil

Menkopolhukam Wiranto memberi keterangan terkait perkembangan penanganan bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (1/10/2018). Menurut Wiranto pemerintah akan menerima bantuan dari dunia internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakartan (Antaranews Gorontalo) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan, pemerintah berupaya untuk menjaga prakondisi stabil, baik stabilitas politiknya, stabilitas keamanannya maupun penegakkan hukum agar bisa dilakukan dengan baik.

"Pra kondisi ini lah yang memberikan bidang-bidang lain untuk bekerja dan dapat sukses, baik masalah moneter, ekonomi, pariwisata, maupun perdagangan serta pemerintahan. Ini perlu pra kondisi dari kerja jajaran Kemenko Polhukam," kata Wiranto dalam acara Empat Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.

Wiranto menyebutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah selama empat pemerintahan Jokowi-JK itu sangat tinggi.

"Ada dua yang sama poinnya. Swiss dan Indonesia. Kemudian juga Indonesia disampaikan oleh laporan global, bahwa Indonesia berada di nomor 9 di dunia sebagai negara teraman. Pada 2016 di US News, Indonesia merupakan tujuan berinvestasi nomor dua yang terbaik, yang teraman. Tidak mungkin investasi masuk negara yang tidak jelas hukumnya," katanya.

Oleh karena itu, tentunya indikasi itu memang memenuhi syarat bahwa kinerja jajaran di bawah Kemenko Polhukam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sudah terjaga selama empat tahun ini.

Menko Polhukam juga menyebutkan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu sudah berjalan dengan baik, meski masih ada fluktuasi.

"Stabilitas politik naik turun. Tetapi, nggak sampai mendidih," ucapnya.

Hadir dalam pemaparan itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakapolri Komjen Ari Dono, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menpan RB Syafruddin, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kepala BNN Komjen Heru Winarko.