Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) untuk fokus pada pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan urban.
"Terutama pesan Pak Wapres tadi adalah (pengendalian) pada masyarakat yang miskin, masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah padat, itu menjadi prioritas,” kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal usai melapor kepada Wapres JK di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Upaya pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk itu, lanjut Nofrijal, dilakukan antara lain dengan menekan angka kelahiran pada wanita usia subur (fertility rate) serta peningkatan program Kampung Keluarga Berencana (KB).
Menurut data BKKBN, fertility rate di Indonesia sejak 2001 hingga 2012 selalu stagnan di angka 2,6 hingga mengalami penurunan di 2017 menjadi 2,4, kata Nofrijal.
Selain itu, Nofrijal mengklaim upaya pengendalian angka kelahiran bisa berjalan optimal melalui peningkatan usia kawin pertama yang saat ini sudah melewati umur 21 tahun. Sebelumnya, usia kawin pertama masyarakat Indonesia mayoritas berada di umur 20 tahun, dan bahkan ada beberapa provinsi yang di bawah angka 19 tahun.
Terkait Kampung KB, Nofrijal menyebutkan hingga saat ini jumlah program tersebut sudah tersebar di hampir 13 ribu titik yang berada di tingkat kabupaten.
“Mulai 2017 kami kembangkan satu (Kampung KB) per kecamatan dan kami pertahankan di 2018. Jadi sekarang kami stop untuk pertumbuhan (Kampung KB), kami lakukan ekstensifikasi dengan pengertian pembenanahan yang 13 ribu ini,” ujarnya.
