Pakar hukum sebut menteri ke depan harus miliki rekam jejak yang baik

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan presiden dan wakil presiden terpilih mencari tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet ke depan.

"Rekam jejak ini jangan sampai menjadikan negara rugi, khususnya pimpinan karena sekarang ada perdebatan antara profesional dan tidak profesional. Kalau menurut saya, (perdebatan itu) antara penting dan tidak penting," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.



Ia mengatakan justru yang penting saat sekarang adalah mencari tokoh-tokoh yang betul-betul memiliki rekam jejak baik, artinya tidak tercemari dan tidak gampang tergoda, baik oleh faktor internal maupun eksternal.

Menurut dia, hal itu yang sulit karena jangan sampai seseorang menjadi pimpinan karena faktor X dan sebagainya.

"Ini sudah enggak bisa. Carilah figur-figur yang mempunyai integritas tinggi. Yang sulit yang seperti itu," kata dia yang juga Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan.

Oleh karena itu, kata dia, tidak masalah jika calon menteri itu berasal dari partai politik karena yang terpenting adalah rekam jejak dan integritas.

Khusus untuk menteri yang menangani bidang hukum seperti Menkopolhukam dan Menkumham serta Jaksa Agung, Hibnu mengatakan sosok yang akan menempati jabatan tersebut harus benar-benar memahami ilmu hukum, berpandangan objektif, dan memiliki keberanian.

"Jangan sampai seperti selama ini, hukum ditafsirkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini tantangan bagi kabinet ke depan. Untuk mencapai itu, juga diperlukan orang-orang yang pemberani agar jangan sampai hukum terseok terus," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, jadikan hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Ia mengakui banyak elemen masyarakat yang mengharapkan sosok menteri dalam kabinet ke depan tidak berasal dari partai politik.

Menurut dia, hal itu disebabkan dalam kabinet sebelumnya ada beberapa menteri yang berasal dari partai politik seperti Menkumham dan Jaksa Agung yang kecenderungan berpihaknya kelihatan sekali.

"Ini juga menjadikan catatan sendiri bagi partai, kalau 'menelurkan' orang dari dalam partai harus mempunyai jiwa-jiwa di luar orang yang bersangkutan, sehingga orang bisa menerima secara utuh," katanya.

Ia mengatakan presiden harus selalu mengevaluasi kinerja menteri-menterinya sehingga jika menteri itu tidak tegas, harus segera diganti meskipun kontraknya selama lima tahun.