Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap pengawasan ketat pada distribusi elpiji 3 kilogram (kg) berlaku selama Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
"Kami berharap masyarakat sasaran tidak mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut. Maka pengawasannya tak boleh kendur," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Sian Woloks, di Gorontalo, Sabtu.
Pemerintah daerah katanya, perlu andil kuat dalam meningkatkan implementasi mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran program subsidi elpiji 3 kg.
"Harus bersikap tegas bahwa bahan bakar bersubsidi ini hanya bisa dijual oleh pangkalan resmi agar harganya terkendali. Olehnya pengawasan ketat wajib diterapkan," katanya.
Sebab kalau ada warung atau bukan pangkalan ikut menjual gas elpiji 3kg bersubsidi, artinya ada kesalahan mekanisme distribusi.
Kondisi ini dapat berdampak pada penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) serta mengganggu kuota di setiap pangkalan.
Otomatis katanya lagi, dapat mengganggu mekanisme penjualan yang telah diatur pemerintah. Dan dampaknya, warga sasaran bisa teriak-teriak karena kesulitan mendapatkan keperluan gas elpiji tersebut.
Diakuinya, DPRD masih menerima aspirasi masyarakat sasaran yang mengeluhkan sulit mendapatkan elpiji 3kg. Kadang-kadang kata mereka, kalah cepat datang ke pangkalan pasti kehabisan.
Kalaupun dijumpai di warung-warung, harganya sudah mencapai Rp28 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Sian berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat meningkatkan pengawasan untuk mencegah persoalan akibat kelangkaan kuota khususnya menghadapi hari besar keagamaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Kami berharap masyarakat sasaran tidak mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut. Maka pengawasannya tak boleh kendur," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Sian Woloks, di Gorontalo, Sabtu.
Pemerintah daerah katanya, perlu andil kuat dalam meningkatkan implementasi mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran program subsidi elpiji 3 kg.
"Harus bersikap tegas bahwa bahan bakar bersubsidi ini hanya bisa dijual oleh pangkalan resmi agar harganya terkendali. Olehnya pengawasan ketat wajib diterapkan," katanya.
Sebab kalau ada warung atau bukan pangkalan ikut menjual gas elpiji 3kg bersubsidi, artinya ada kesalahan mekanisme distribusi.
Kondisi ini dapat berdampak pada penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) serta mengganggu kuota di setiap pangkalan.
Otomatis katanya lagi, dapat mengganggu mekanisme penjualan yang telah diatur pemerintah. Dan dampaknya, warga sasaran bisa teriak-teriak karena kesulitan mendapatkan keperluan gas elpiji tersebut.
Diakuinya, DPRD masih menerima aspirasi masyarakat sasaran yang mengeluhkan sulit mendapatkan elpiji 3kg. Kadang-kadang kata mereka, kalah cepat datang ke pangkalan pasti kehabisan.
Kalaupun dijumpai di warung-warung, harganya sudah mencapai Rp28 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Sian berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat meningkatkan pengawasan untuk mencegah persoalan akibat kelangkaan kuota khususnya menghadapi hari besar keagamaan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022