Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Senin, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghindari tumpang tindih pendanaan program pemerintahan.
Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat koordinasi teknis (Rakortek) perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, di Kota Gorontalo.
Menurutnya rakortek itu merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrembangda) tahun 2022.
“Kegiatan ini merupakan satu tahapan wajib dalam rangkaian agenda perencanaan, yang pada prosesnya akan mencapai tahapan Musrenbang RKPD 2023 pada tanggal 18 April nanti,” kata Darda.
Ia mengungkapkan bahwa RKPD tahun 2023 merupakan tahun pertama penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.
Untuk itu Sekda meminta komitmen aparatur pemerintah, terutama kepada Bappeda agar berperan aktif dalam mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan OPD provinsi, kabupaten, dan kota.
“Hal ini untuk mencegah tumpang tindih pendanaan program atau kegiatan, serta menghindari terjadinya inefisiensi dan inefektifitas keuangan Negara,” katanya.
Selain itu, ia meminta seluruh OPD Provinsi Gorontalo agar dalam rencana kerjanya memberikan porsi yang lebih besar untuk belanja publik terutama yang mendukung program prioritas daerah.
Sementara untuk kabupaten/kota diharapkan dapat sinergikan program dalam pembangunan daerah.
“Seluruh program dan kegiatan yang kita laksanakan di Provinsi Gorontalo pada dasarnya harus benar-benar kita niatkan bersama dan bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini berbasis pada kebijakan utama pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026,” katanya.
Rakortek ini diikuti oleh peserta dari OPD provinsi dan kabupaten/kota.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022