Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar musyawarah adat Dulohupa Lo Ulipu untuk pembentukan Lembaga Adat Provinsi Gorontalo, Rabu, dengan kepengurusan terpilih yang bekerja pada periode 2023-2028.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua Tim Pembentukan Lembaga Adat Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe di Gorontalo, Rabu, menyampaikan pembentukan lembaga ini amanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Provinsi Gorontalo.
Proses pembentukan lembaga itu, kata dia, melalui beberapa kali pembahasan dengan para pemangku adat dan ketua lembaga adat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
Sejumlah ketua dan pengurus lembaga adat kabupaten dan kota, termasuk pemangku adat (baate) dari lima negeri adat, hadir pada musyawarah tersebut.
Musyawarah menghasilkan Ade Khali sebagai Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo periode 2023-2028. Lembaga adat tersebut juga menunjuk Syukri Botutihe sebagai wakil ketua, Karim Laiya (sekretaris), Yaser Arafat Dama (wakil sekretaris), dan Hamida Hasan (bendahara).
"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini di luar dugaan saya, dipilih menjadi Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo," kata Ade yang juga mantan Anggota DPD RI itu.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Hamka Hendra Noer yang memberikan perhatian untuk kelestarian adat istiadat setempat, terlebih Gorontalo menjadi salah satu daerah adat di Indonesia dengan falsafah adat "Bersendi sara sara bersendi kitabullah" (Daerah bersendikan adat, bersendikan agama).
"Saya tidak ingin kepercayaan ini berakhir dengan sia-sia maka ke depan saya berharap dukungan dari bapak ibu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua Tim Pembentukan Lembaga Adat Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe di Gorontalo, Rabu, menyampaikan pembentukan lembaga ini amanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Provinsi Gorontalo.
Proses pembentukan lembaga itu, kata dia, melalui beberapa kali pembahasan dengan para pemangku adat dan ketua lembaga adat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
Sejumlah ketua dan pengurus lembaga adat kabupaten dan kota, termasuk pemangku adat (baate) dari lima negeri adat, hadir pada musyawarah tersebut.
Musyawarah menghasilkan Ade Khali sebagai Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo periode 2023-2028. Lembaga adat tersebut juga menunjuk Syukri Botutihe sebagai wakil ketua, Karim Laiya (sekretaris), Yaser Arafat Dama (wakil sekretaris), dan Hamida Hasan (bendahara).
"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini di luar dugaan saya, dipilih menjadi Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo," kata Ade yang juga mantan Anggota DPD RI itu.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Hamka Hendra Noer yang memberikan perhatian untuk kelestarian adat istiadat setempat, terlebih Gorontalo menjadi salah satu daerah adat di Indonesia dengan falsafah adat "Bersendi sara sara bersendi kitabullah" (Daerah bersendikan adat, bersendikan agama).
"Saya tidak ingin kepercayaan ini berakhir dengan sia-sia maka ke depan saya berharap dukungan dari bapak ibu," katanya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023