Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan tidak menginginkan ada orang politik dalam kepengurusan Lembaga Adat di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
"Dalam pegurusan Lembaga Adat jangan sampai ada orang politik. Karena kalau politik ada jalurnya. Adat tidak bisa bercampur dengan politik. Jadi lain nuansanya," ujar Nelson usai Musyawarah Adat, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa adat merupakan salah satu pilar dalam membangun pemerintahan. "Ada Ilmu, Agama dan Budaya, dari budaya ini adat hadir di sana," ucapnya.
Nelson menuturkan, pemerintah sangat menghargai dua lembaga yang menjadi mitra pemerintah, yakni lembaga adat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Ada dua lembaga yang sangat dihargai sebagai mitra pemerintah, penyemangat bahkan sebagai penjaga moral, yakni lembaga adat dan lembaga agama MUI yang keduanya adalah lembaga fatwa," ungkapnya.
Sehingga besar harapan dalam pemilihan serta kepengurusan lembaga adat nanti harus benar benar memperhatikannya dengan baik.
"Sebaiknya harus mengakomodir semuanya. Dua kerajaan besar, Limutu dan Hulondalo, serta tokoh lainnya yang dinilai pas untuk itu," harapnya.
Kedepan dirinya berharap, ada proses regenerasi dalam lembaga adat, sehingga selain regenerasi itu juga lembaga adat harus menyusun program.
