Sejumlah warga menyampaikan protesnya di Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Senin.
Sejumlah orang yang datang, mengaku diundang Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Hamzah Sidik secara terbuka yang diunggah pada akun media sosial miliknya.
"Kami datang atas undangan Pak Wakil Ketua DPRD Hamzah Sidik. Dia mengunggah undangan tersebut secara terbuka di akun media sosialnya pada Minggu malam (18/6) untuk mengikuti langsung rapat Badan Anggaran DPRD yang akan digelar hari ini," kata anggota Aliansi Masyarakat Gorontalo Utara, Nanang Latif.
Menurutnya, pihaknya datang sebagai masyarakat yang diundang resmi untuk rapat yang akan digelar pukul 13.00 Wita, namun waktu tersebut rapat belum juga dimulai
"Kami sempat emosi hingga perlu menyatakan kekecewaan dengan mendatangi ruang sidang DPRD, mengingat rapat anggaran tersebut sangat dinantikan. Banyak hak-hak rakyat belum terbayar, diantaranya gaji honorer yaitu Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, gaji 13 PNS, serta sistem buka tutup penagihan di Badan Keuangan sesuai Surat Edaran yang diterbitkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Ini patut kami perjuangkan mengingat menjadi kepentingan rakyat, juga menyangkut transparansi keuangan daerah ," kata Nanang.
Ia menegaskan, reaksi itu dilakukan sebagai bentuk pengawalan pembangunan daerah dan kejelasan pencairan keuangan, termasuk persoalan kejelasan SK Pegawai Tidak Tetap di daerah ini.
Menurutnya DPRD perlu menjelaskan kepada publik terkait apa yang sedang terjadi saat ini, sebab dampaknya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris DPRD Gorontalo Utara Fahrudin Lasulika mengatakan, pihaknya kaget dengan kondisi tersebut.
"Senin siang ini memang ada jadwal terkait Rapat Badan Anggaran DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, terhadap pengelolaan keuangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun kami selaku pihak sekretariat tidak mengundang masyaraka, sehingga amuk massa yang terjadi tidak kami ketahui," katanya.
Pihaknya terpaksa menghubungi OPD terkait serta aparat berwajib, untuk mengamankan gedung kantor DPRD.
"Kami berharap tidak ada perusakan di kantor ini. Silahkan sampaikan aspirasi tapi mohon tidak merusak aset yang ada," katanya.
Protes tersebut terjadi di lobi kantor dan ruang sidang DPRD sekitar 30 menit. Selanjutnya, massa diterima pimpinan DPRD, dihadiri Ketua DPRD Deisy Sandra Maryana Datau, didampingi para Wakil Ketua.
Nampak juga sejumlah pejabat eselon berseragam Korpri dari instansi lain berada di gedung DPRD saat keributan terjadi, serta aparatur lain, termasuk sejumlah anggota Satpol PP.***
Sejumlah massa yang menyatakan diri dari Aliansi Masyarakat Gorontalo Utara, menyampaikan protes di Gedung Kantor DPRD setempat pada Senin (19/6) siang. (ANTARA/Susanti Sako)
