Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengusulkan kepada instansi terkait, untuk mempertimbangkan peleburan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Saya sarankan ke Inspektorat dan badan kepegawaian evaluasi dinas ini. Apakah kita masih pertahankan atau tidak? Karena menurut saya kurang efisien. Coba mereka kaji lagi. Kalau tidak efisien bubarkan, gabung dengan Dinas PU,” ujarnya di Gorontalo,Selasa.
Dia menguraikan dari 720 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang diprogramkan, baru lebih kurang 150 diantaranya yang selesai dibangun.
Hal itu tidak sebanding dengan belanja operasional 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 68 PNS dan 42 Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dia mencontohkan uang perjalanan dinas dalam dan luar daerah lebih kurang Rp2,4 miliar yang tinggal tersisa Rp315 juta.
“Mahyani sudah dikerjasamakan dengan TNI/Polri, berarti tugas kita tinggal monitoring dan evaluasi. Jadi menurut saya sangat sangat tidak efisien. Saya tetap akan menunggu kajian dari Inspektur,” sebutnya.
Rusli mengingatkan bahwa belanja APBD pemprov Gorontalo sudah terbebani dengan operasional aparatur khususnya PTT dan guru tidak tetap.
Jika diawal kepemimpinannya postur APBD sebesar 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen untuk belanja pegawai, maka tahun ini posturnya hampir seimbang.
“Tiap tahun hanya 750 unit dikelola oleh 100 orang, efektif nggak ini? Efisien nggak ini? Jangan sampai di sana ada pengangguran terselubung,” tambahnya.
Rusli meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah serta instansi teknis lainnya untuk melakukan kajian terkait dengan penggabungan Dinas Perkim dengan Dinas PU.
Menurutnya hal itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi, melalui restrukturisasi unit kerja yang gemuk namun minim peran dan fungsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
“Saya sarankan ke Inspektorat dan badan kepegawaian evaluasi dinas ini. Apakah kita masih pertahankan atau tidak? Karena menurut saya kurang efisien. Coba mereka kaji lagi. Kalau tidak efisien bubarkan, gabung dengan Dinas PU,” ujarnya di Gorontalo,Selasa.
Dia menguraikan dari 720 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang diprogramkan, baru lebih kurang 150 diantaranya yang selesai dibangun.
Hal itu tidak sebanding dengan belanja operasional 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 68 PNS dan 42 Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dia mencontohkan uang perjalanan dinas dalam dan luar daerah lebih kurang Rp2,4 miliar yang tinggal tersisa Rp315 juta.
“Mahyani sudah dikerjasamakan dengan TNI/Polri, berarti tugas kita tinggal monitoring dan evaluasi. Jadi menurut saya sangat sangat tidak efisien. Saya tetap akan menunggu kajian dari Inspektur,” sebutnya.
Rusli mengingatkan bahwa belanja APBD pemprov Gorontalo sudah terbebani dengan operasional aparatur khususnya PTT dan guru tidak tetap.
Jika diawal kepemimpinannya postur APBD sebesar 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen untuk belanja pegawai, maka tahun ini posturnya hampir seimbang.
“Tiap tahun hanya 750 unit dikelola oleh 100 orang, efektif nggak ini? Efisien nggak ini? Jangan sampai di sana ada pengangguran terselubung,” tambahnya.
Rusli meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah serta instansi teknis lainnya untuk melakukan kajian terkait dengan penggabungan Dinas Perkim dengan Dinas PU.
Menurutnya hal itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi, melalui restrukturisasi unit kerja yang gemuk namun minim peran dan fungsi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019