Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Baleg telah menginventarisir sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Rapat Baleg tadi baru pemaparan dari Tim Ahli Baleg, keputusan RUU mana saja yang masuk Prolegnas Prioritas akan dilakukan besok (Rabu, 18/11)," kata Willy di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Prolegnas 2021 pada Selasa baru mendengarkan pemaparan Tim Ahli Baleg terkait RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2021.
Menurut dia, dari paparan tersebut terdapat 37 RUU yang kemungkinan akan masuk Prolegnas 2021, terdiri dari 27 RUU usulan DPR, 9 RUU usulan pemerintah, dan satu RUU usulan DPD RI.
"Jadi 37 RUU itu setelah kami melakukan evaluasi Prolegnas 2020 yang lalu. Dan kalau diskusi serta koordinasi dengan pemerintah kami lakukan, namun keputusan terkait Prolegnas 2021 akan dilakukan besok," ujarnya.
Willy mengatakan Baleg DPR mengagendakan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan terkait Prolegnas 2021 pada Rabu (18/11).
Berikut 37 RUU yang telah diinventarisir Baleg DPR RI:
usulan DPR RI:
1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, usulan Komisi VIII DPR RI
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
12. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Olahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
13. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI DPR RI
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUUtentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
21. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
23. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
27. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI
Usulan pemerintah:
1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Ibu Kota Negara
6. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
7. RUU tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Usulan DPD RI:
1. RUU tentang Daerah Kepulauan.
