Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad berharap pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi COVID-19 pada tanggal 9 Desember 2020 berjalan aman dan tidak ada klaster pilkada.
"Kampanye sudah berjalan walaupun masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Namun, penyebaran virus baru tidak ada. Saya harap keadaan bagus ini tetap stabil sampai hari-H," kata Fadel Muhammad dalam rilisnya, Rabu.
Dari beberapa kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, termasuk di Gorontalo, Fadel Muhammad melihat memang dilematis pelaksanaan pilkada pada masa pandemi ini.
Di satu sisi, paslon harus mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak melakukan kegiatan pengumpulan massa, sementara di sisi lain ingin bertemu masyarakat calon pemilih untuk menyampaikan visi dan misinya secara langsung.
"Masyarakat juga merasakan hal yang sama. Rakyat ingin segera mendapatkan pemimpin yang baik untuk daerahnya. Akan tetapi, rakyat masih takut terjangkit virus mematikan ini," kata Fadel.
Pada kenyataannya, lanjut dia, pesta demokrasi ini harus tetap digelar sebab pemerintah sudah memutuskan pilkada serentak tetap berjalan.
"Sebagai masyarakat harus mendukung dan melaksanakan," katanya lagi.
Namun, Fadel memaklumi kekhawatiran sebagian masyarakat akan munculnya klaster baru penyebaran virus pasca-Pilkada 2020.
"Ya, namanya juga kampanye, pengumpulan massa tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah berupaya keras melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, seperti wajib memakai masker, jaga jarak aman, kalau perlu lakukan rapid test," ucapnya.
Fadel melihat banyak masukan mengenai teknis pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, salah satunya memakai sistem online atau dalam jaringan (daring), tanpa kehadiran secara fisik.
"Itu bagus-bagus saja tetapi apakah teknologi tersebut sudah menyebar secara merata? Apakah sudah semua masyarakat Indonesia memahami? Itu menjadi persoalan. Di Amerika Serikat saja, sistem online tidak maksimal, rakyat di sana ingin memilih secara langsung," katanya.
Solusi yang paling tepat adalah secepat mungkin pengadaan vaksin sebelum pelaksanaan pilkada. Dalam hal ini, MPR bergerak cepat.
"Pada bulan ini kami (pimpinan MPR) berencana minta bertemu Presiden untuk mendesak agar vaksin segera disebarkan. Akan tetapi, kalau memang belum, protokol kesehatan ketat adalah jalan keluar yang paling baik meminimalisasi potensi penyebaran virus saat pilkada berlangsung," katanya.
Untuk itu, Fadel Muhammad meminta KPU membuat aturan-aturan tegas, para pasangan calon (paslon) juga mesti memiliki kesadaran tinggi untuk ikut melindungi rakyat. Masyarakat Indonesia juga wajib menuruti aturan-aturan yang ada.
"Jika itu dilakukan, mudah-mudahan pilkada berlangsung sukses dan masyarakat pemilih terbebas dari penularan virus," ujarnya.
