Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berharap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terlibat dalam membantu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengajukan formasi kebutuhan guru kepada Kemendikbud.
“Saya berharap PGRI di berbagai daerah dapat membantu mengawal dan mendorong agar Pemda segera mengajukan kebutuhan gurunya, sehingga para honorer bisa segera mengikuti tes seleksi dan segera mendapatkan kejelasan status. Bagi yang lolos seleksi dapat meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Nadiem dalam peringatan HUT ke-75 PGRI secara daring yang dipantau di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Seleksi itu dibuka, karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar.
Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak.
Dia menjelaskan tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak guru dan untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara bertahap. “Untuk itu, pada pemerintah daerah agar segera mengajukan formasi kebutuhan guru kepada kementerian,” terang dia.
Sejumlah kebijakan dan terobosan, lanjut dia, telah dilakukan pemerintah untuk mendukung kerja para guru, di antaranya penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), ketentuan pembayaran guru honorer maksimal 50 persen dari dana BOS, program guru penggerak, program guru belajar, laman guru berbagi, hingga sejumlah webinar untuk meningkatkan kemampuan guru.
“Ini semua kami kerjakan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi guru meningkat dan kesejahteraan guru terlindungi,” tambah dia.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran Kemendikbud, KemenPan-RB, BKN, Kemendagri, dan Pemda yang responsif terhadap perjuangan PGRI, khususnya pada masa pandemi, antara lain dengan terbitnya Perpres No 98 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, pemberian kuota kepada guru, dosen, siswa, dan mahasiswa untuk kelancaran PJJ, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran guru honor dan pembelajaran daring.
“Selain itu, pembatalan Ujian Nasional (UN), dikeluarkannya klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Selanjutnya kami sangat mengharapkan agar para guru honorer kategori maupun nonkategori, khususnya yang berusia di atas 35 tahun diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN-PPPK maupun jalur CPNS,” kata Unifah.
PGRI juga mengapresiasi Pemda yang merespons perjuangan PGRI di berbagai daerah dengan memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerah masing-masing, juga memberikan kesempatan setara kepada semua guru tanpa membedakan status mereka untuk beroleh kesempatan meningkatkan kapasitas profesi.
“PGRI adalah mitra strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dengan arif dan bijaksana agar tercapai sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia maju,” jelas Unifah.
