Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menerapkan enam langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Menparekraf Sandiaga, dalam acara weekly press conference di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, mengatakan strategi pertama
terkait program stimulus hibah pariwisata.
“Pada tahun 2020, Kemenparekraf/Baparekraf memberikan stimulus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp3,3 triliun dengan angka realisasi sebesar 69,63 persen,” katanya.
Dari dana tersebut, 30 persen untuk Pemda dan 70 persen untuk pengusaha hotel dan restoran.
“Untuk program stimulus yang akan dikeluarkan tahun ini masih dalam tahap pembahasan, dan kami akan memberikan update berapa jumlahnya dan juga dari segi waktu kapan akan bisa direalisasikan. Pastinya stimulus tahun ini bertujuan agar para pelaku di sektor parekraf bisa terselamatkan, karena ada sebanyak 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” ujarnya.
Kedua, penerapan “free covid corridor” atau yang saat ini disebut “travel corridor arrangement” yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Karena dalam membuka perbatasan ini harus benar-benar memperhatikan aspek kesehatan sebagai prioritas.
“Rencananya pertengahan Maret ini kita akan melakukan rapat koordinasi di Bali, dengan mengundang stakeholder terkait. Kita harapkan ini bisa memberikan angin segar, menebar harapan. Semoga ‘travel corridor arrangement’ ini bisa kita mulai eksekusi dalam jangka waktu singkat,” katanya.
Ketiga, pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Menparekraf telah meninjau KEK Likupang, Sulawesi Utara.
Kawasan tahap I KEK Likupang yang berada di lahan seluas 92,89 hektare dengan nilai investasi sudah hampir Rp1 triliun. Mencakup resort, utilitas, area komersial, danau, juga ruang terbuka hijau. Total nilai investasi diperkirakan menarik investasi Rp5 triliun hingga tahun 2040.
“KEK ini sasarannya adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi berbasis insentif kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya juga akan memastikan bahwa eksekusi KEK ini akan berjalan sesuai dengan target, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” kata Menparekraf.
Selanjutnya, keempat Kemenparekraf akan memfasilitasi “on boarding” program digitalisasi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Tahun 2020 “on boarding” program ini mencapai 4 juta peserta. Sedangkan, pada tahun 2021, Menparekraf ingin program ini bisa mencapai 10 – 15 juta pelaku parekraf.
“On boarding” program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi, tidak hanya “scale up” SDM saja, tapi juga mendorong SDM parekraf bisa menghasilkan produk yang berkualitas.
“Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk bangga buatan Indonesia, cintai produk-produk Indonesia. Dan Presiden melanjutkan suatu narasi yaitu bagaimana kita menghindari produk luar negeri, seandainya kita memiliki alternatif produk Indonesia yang berkualitas. Hal ini merupakan ajakan dan tantangan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Kemudian, kelima pengembangan Desa Wisata, yang merupakan bagian dari pada pilar terpenting dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Karena, Menparekraf tidak ingin pariwisata ini menjadi eksklusif, melainkan inklusif.
Sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dari 224 desa wisata, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 Destinasi Super Prioritas dan akan diperluas.
“Program ini harus mencakup desa wisata di setiap destinasi super prioritas. Kita harapkan desa wisata ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja. Dan tentunya, pengembangan desa wisata menekankan aspek berkelanjutan,” jelas Menparekraf.
Terakhir, keenam vaksinasi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini masih berjalan. Program vaksinasi ini nantinya akan diperluas di berbagai destinasi di Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Selain, Provinsi Bali, wilayah Jabodetabek juga mendapat prioritas penerima vaksin.
“Untuk wilayah Jabodetabek tergantung dari jumlah data yang sedang kami kumpulkan. Harapannya vaksinasi ini bisa kita terapkan di berbagai wilayah, ‘the sooner, the better’, semakin cepat, semakin baik. Karena untuk mencapai target ‘herd immunity’ di sektor parekraf kita harus berusaha semaksimal mungkin,” ujarnya.
