Bakamla gagalkan transfer BBM ilegal di Perairan

Batam (ANTARA) - Kapal Bakamla KN Pulau Marore 322 menangkap tiga kapal yang diduga melakukan transfer BBM (bahan bakar minyak) ilegal di Selat Durian, Perairan Kepulauan Riau, Sabtu.

Direktur Operasi Laut Bakamla selaku Palakhar Operasi Laksma Bakamla Suwito menyatakan penangkapan dilakukan saat KN Pulau Marore 322 melaksanakan tugas patroli rutin keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan tersebut.

"Dalam patroli, KN Pulau Marore 322 mendapati kontak dua kapal pada baringan 320° dengan jarak 3,1 nautical mile (NM)," kata dia dalam keterangan tertulis.

Namun beberapa saat kemudian, kontak radar tersebut merge atau bergabung menjadi satu, sehingga dicurigai keduanya sedang melakukan tindak ilegal.

Komandan KN Pulau Marore 322 Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto memerintahkan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan menurunkan RHIB mendekat ke kapal dimaksud.

Dari hasil pengamatan awal tim pemeriksa, terdapat 2 kapal kayu yang sedang menempel di lambung kiri tug boat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan KM R 1 memuat solar sebanyak 40 Kl, dan KM R 2 memuat solar sebanyak 5 Kl. Seluruh muatan dari kedua kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen yang jelas.

Selain itu, tug boat dengan nama lambung TB MR 15/TK MRP 3053 juga ditangkap sedang melakukan transfer BBM ilegal dari KM R 1. Dari 45 Kl BBM yang akan ditransfer, sudah masuk ke tug boat sebanyak 4,6 Kl.

Disebutkan, ketiga kapal tersebut kini dikawal menuju Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lanjutan.

Penangkapan tiga kapal itu merupakan wujud kesungguhan Bakamla dalam komitmen dan integritas melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan di laut sesuai dengan visi pokok kebijakan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.

Saat Rapim Bakamla RI 2021, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menekankan agar Bakamla RI harus bekerja keras untuk menunjukkan komitmen dan integritasnya.

"Komitmen dan integritas kita sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan 'output' program yang ditentukan sebagai pijakan yang kokoh untuk mencapai 'outcome' yaitu laut yang aman bagi aktivitas pembangunan nasional Indonesia", pungkasnya.