Surabaya (ANTARA) - Seorang anak perempuan kelas 2 SD, Salma, yang kini tinggal bersama nenek dan tantenya di kawasan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, diduga ditelantarkan kedua orang tuanya dan butuh perhatian pemerintah kota setempat.
"Salma sudah lama ditinggal oleh orang tuanya. Saat ini Salma tinggal bersama saya," kata tante Salma, Puji Astuti kepada anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo saat mengunjungi kediaman Salma, Ahad.
Salma hidup bersama nenek dan tantenya di rumah yang sederhana di kawasan Dukuh Pakis Surabaya. Sementara penghasilan dari keluarga tersebut juga pas-pasan.
Hidup dalam kondisi memprihatinkan, Salma tetap terus ingin bersekolah untuk menggapai cita-citanya. Hanya saja, bantuan dari Pemkot Surabaya belum pernah ia terima karena Keluarga Salma statusnya belum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Mendapati hal itu, Legislator dari PKS Cahyo Siswo Utomo mengaku cukup prihatin karena ternyata masih banyak warga Surabaya belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Untuk itu, Cahyo berkesempatan mengunjungi sekaligus mengetahui kondisi Salma serta memberikan bantuan berupa peralatan sekolah dan juga sembako.
Cahyo menyampaikan bahwa kondisi keluarga Salma seharusnya masuk ke dalam MBR, sehingga Salma bisa mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya baik melalui Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan.
"Namun, situasi yang terjadi justru sebaliknya, Salma belum mendapat bantuan apapun dari Pemkot, karena status keluarganya belum MBR. Hal ini dikarenakan Salma masih masuk ke dalam KK (Kartu keluarga) kedua orang tuanya sehingga sulit untuk masuk ke dalam MBR," ujarnya.
Untuk itu, Cahyo meminta kepada pengurus RT/RW setempat untuk membantu proses pindah KK Salma, dari KK kedua orang tuanya ke KK tantenya, sehingga bisa diubah statusnya ke MBR.
"Peran RT/RW setempat bisa menjadi solusi bagi Salma untuk membantu proses pindah KK Salma, dari KK orang tuanya ke KK tantenya. Sehingga bisa diubah statusnya ke MBR," katanya.
Cahyo berharap penyelesaian berkala dan intensif perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya, perlu atensi yang lebih dari Pemkot Surabaya sehingga kasus serupa tidak menimpa anak-anak Surabaya lainnya.
"Saya berharap jajaran Pemkot Surabaya bisa memperhatikan hal ini, mulai dari tingkat RT/RW kemudian Kelurahan dan juga Kecamatan. Sebagai bagian tanggung jawab dan wujud kehadiran Pemkot bagi warga Surabaya, khususnya fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana amanat dalam UUD RI tahun 1945 pasal 34," katanya.
Selain itu, kata dia, perlu adanya akurasi dan pembaharuan data MBR mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga Kota agar kasus serupa tidak menimpa anak-anak Surabaya lainnya. (*)
