Rini pastikan WIKA tidak dapat PMN 2016

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - PT Wijaya Karya Tbk dipastikan urung mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun pada 2016, karena perusahaan tersebut sedang bersiap menggarap proyek pembangunan kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Bandung.

"WIKA sudah ditunjuk menjadi lead consortium proyek HST, sehingga tidak akan mendapat suntikan PMN," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat.

Diketahui saat ini WIKA sedang mengusulkan kepada DPR-RI untuk mendapat suntikan dana sebesar Rp3 triliun pada RAPBN 2016.

Menurut Rini, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang sekitar 150 kilometer diserahkan kepada BUMN.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Kementerian BUMN sudah membentuk konsorsium dimana WIKA bertindak sebagai lead consortium dengan anggota PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Namun ditambahkan Rini, dalam merealisasikan pembangunan kereta cepat tersebut Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana dari APBN, tidak akan memberikan jaminan pinjaman serta tidak akan memberikan suntikan PMN.

"Supaya tidak menjadi salah pengertian, otomatis walaupun pada sejak awal WIKA sudah mengusulkan PMN ini tidak ditujukan untuk kereta cepat maka perusahaan itu tidak bisa meminta PMN," tegas Rini.

Ia mengakui, WIKA memang memiliki sejumlah bisnis seperti pembangunan jalanm tol, pembangkit listrik dan properti.

"Tapi supaya tidak dipersepsikan salah, maka kalau WIKA ikut konsorsium maka tidak bisa pakai PMN," ujarnya.

Sebelumnya Rini Soemarno memastikan proyek HRT Jakarta-Bandung tetap akan dilaksanakan yang dikerjakan oleh sejumlah BUMN.

Pemerintah berharap proyek kereta cepat itu perlu dibangun untuk mendorong pengembangan ekonomi antara Jakarta-Bandung.

Diketahui dua calon investor yang sudah menyampaikan proposal untuk membangun infrastruktur kereta api cepat tersebut yaitu dari China dengan dana investasi yang disodorkan berkisar Rp75 triloun, dan Jepang dengan nilai investasi sekitar Rp85 triliun.