Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"'Trusted government' sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat," kata Presiden Joko Widodo saat pembukaan "Open Government Partnership Global Summit" yang ditayangkan melalui kanal Youtube OGP pada Rabu.
OGP Global Summit berlangsung pada 15-17 Desember 2021 di Seoul, Korea Selatan secara "hybrid". Open Government Partnership (OGP) adalah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.
"Di Indonesia kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu 'LAPOR' yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah," tambah Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, sejak 2015, "LAPOR" telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat.
"Kedua, inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh. Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Presiden.
Digitalisasi pelayanan publik, menurut Presiden Jokowi, akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
"Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi," tambah Presiden.
Transformasi digital pun harus inklusif termasuk menjamin akses bagi UMKM.
"Karena itulah Indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20. Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebutkan pada tahun ini genap 10 tahun berdirinya "Open Government Partnership".
"Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai. Saat ini tata kelola pemerintahan yang baik, 'good governance', telah menjadi norma. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan," kata Presiden.
Terlebih pada masa pandemi ini prinsip tersebut bahkan menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.
"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Terima kasih atas penghargaan OGP atas berbagai inovasi digital di Indonesia, di antaranya inovasi digital untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal 'open tender'," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa inovasi digital pelayanan publik di Indonesia akan terus dijalankan.
"Publik adalah mitra pemerintah, kepercayaan harus diperkuat dengan kemitraan yang terbuka dan inklusif," tandas Kepala Negara.
Pada acara pembukaan pleno (opening plenary) pada hari ini, Presiden Jokowi dan 13 kepala negara lain bergantian menyampaikan sambutan.
OGP berdiri pada 2011 yaitu saat Indonesia dan tujuh negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina sepakat membentuk suatu gerakan yang memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka.
Hingga saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia telah bergabung menjadi anggota OGP.
