Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi melepas tim operasi tanggap darurat Palang Merah Indonesia (PMI) untuk bencana kabut asap yang melanda banyak daerah terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"PMI di daerah-daerah selama ini telah bekerja keras namun setelah melihat kondisi ini semakin besar maka tadi disampaikan PMI akan membantu melaksanakan operasi yang lebih besar," kata Jusuf Kalla dalam pelepasan tim operasi tanggap darurat di Markas Besar PMI, Jakarta, Kamis.
Menurut Kalla, PMI di berbagai daerah yang terpapar asap, PMI telah mengerahkan berbagai upaya guna melayani kesehatan bagi warga yang terdampak.
Wapres mengingatkan bahwa bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap di beragam daerah telah berlangsung sudah tiga bulan.
"Operasi yang lebih besar sebagai kelanjutan dari operasi-operasi PMI yang telah dilakukan di daerah," katanya.
Dengan bantuan dari PMI dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka operasi tanggap darurat PMI ini akan menggunakan potensi nasional lembaga kemanusiaan tersebut.
"Mudah-mudahan tugas ini dilaksanakan dengan baik antara lain sampai dengan musim hujan datang sehingga tidak diperlukan lagi mobil-mobil tangki," katanya.
Operasi Tanggap Darurat PMI berjumlah sekitar 630 personil itu untuk bencana kabut asap dimulai dengan pengiriman ke wilayah Sumatera, 10 kendaraan tangki air, dua alat penjernih air, dan 10 ambulans yang akan difokuskan di wilayah terdampak kabut asap.
Bantuan dilengkapi dengan 100 ribu masker N95, 150 ribu masker Evo, penyaring udara dan obat tetes mata, sedangkan untuk wilayah Kalimantan akan dikirimkan tangki air dan bahan-bahan lainnya dari gudang regional PMI di Surabaya.
Operasi PMI itu mendapat bantuan dari sejumlah lembaga mitra seperti Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Palang Merah Amerika dan Palang Merah Australia.
Sebelumnya, PMI telah melakukan kegiatan tanggap darurat terhadap bencana asap di Sumatera dan Kalimantan, dengan pendistribusian masker sebanyak 700 ribu dan bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat/daerah dalam melayani kesehatan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, telah disusun rencana operasi tanggap darurat yang dilaksanakan selama tiga bulan, mulai November 2015 sampai dengan Januari 2016.
