"Sebanyak 30 persen dari yang sebelumnya menganggur kini sudah bekerja atau berusaha. Sebanyak 66 persen (peserta) menggunakan sertifikasi prakerja untuk mendapatkan pekerjaan," ungkapnya di hadapan Presiden Joko Widodo dan alumni Program Kartu Prakerja dalam acara "Temu Raya #KitaPrakerja" di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya, program dengan jumlah 12,8 juta peserta itu menjadi pembayaran G to P (Government to People) yang paling masif dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal itu membuat Indonesia menjadi negara paling siap di forum UNESCO terkait informasi digital.
"Di UNESCO, terkait informasi digital, dari hampir seluruh negara yang memaparkan, yang paling siap, Insya Allah adalah Indonesia. Perdana Menteri Belanda juga ingin melihat Program Kartu Prakerja," kata Airlangga.
Di samping itu, program ini juga menjadi inklusi keuangan, karena sebanyak 93 persen peserta program memilih menggunakan e-money, dan sebanyak 28 persen peserta baru mengenal rekening bank atau e-money melalui Program Kartu Prakerja.
Kemudian, menurut Airlangga, Program Kartu Prakerja juga berhasil menggerakkan pasar pelatihan prakerja dengan nilai belanja dari pemerintah sekitar Rp6 triliun.
"Pasar yang dibentuk dari pelatihan prakerja adalah pasar pelatihan, nilainya adalah Rp6 triliun, sebelum pelatihan pasarnya kosong. Keberhasilan ini menggabungkan supply and demand," tuturnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari di tempat yang sama menyebutkan bahwa peserta Kartu Prakerja kini hampir mencapai 13 juta dari 115 juta orang yang mendaftar.
Ia mengaku bangga dengan adanya program Kartu Prakerja, karena menurutnya satu dari 10 angkatan kerja adalah prakerja.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga: 30 persen penerima Kartu Prakerja sudah tidak menganggur
