PM Inggris Boris Johnson mengaku tak akan mundur dari jabatannya

London (ANTARA) - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Rabu menentang tekanan untuk mundur dari anggota kabinet dan partainya sendiri.

Dia menegaskan bahwa dirinya akan melawan segala upaya untuk menurunkannya dari kursi perdana menteri.

"Saya tak akan mundur dan hal terakhir yang diperlukan negara ini, terus terang, adalah pemilihan umum," kata Johnson di depan komite parlemen.

Johnson mengatakan dia memegang mandat Pemilu 2019 dan tak akan melepaskan tugasnya di tengah krisis biaya hidup dan perang di Eropa.

Dia menolak menjawab pertanyaan apakah dirinya akan tetap bertugas jika anggota-anggota parlemen dari partainya sendiri tak lagi percaya pada dirinya.

Lebih dari 40 pejabat dalam pemerintahannya telah mengundurkan diri dan banyak anggota parlemen dari Partai Konservatif telah menentangnya secara terbuka.

Beberapa anggota kabinet mendatanginya di Downing Street –sebutan bagi kantor dan kediaman perdana menteri Inggris– untuk memintanya turun dari jabatan, menurut seorang sumber.

Salah seorang di antaranya meminta Johnson menetapkan sendiri tanggal pengunduran dirinya ketimbang menghadapi mosi tidak percaya.

Banyak anggota parlemen mengatakan bahwa sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah tetapi kapan dia harus mundur.

Pada Rabu malam, jaksa wilayah Inggris dan Wales Suella Braverman mendesak Johnson untuk lengser.

Braverman menjadi menteri kabinet pertama yang mengatakan akan bersaing untuk menggantikan Johnson dalam pemilihan pemimpin Konservatif.

"Saya pikir inilah saatnya bagi perdana menteri untuk mengundurkan diri," kata Braverman kepada ITV, seraya menegaskan bahwa dirinya tak akan keluar dari posisinya.

"Jika ada pemilihan pemimpin (partai), saya akan mengikutinya," katanya.

Krisis kepercayaan terhadap Johnson memuncak setelah integritasnya dipertanyakan karena menunjuk seorang anggota parlemen, yang pernah menjadi target penyelidikan kasus serangan seksual, untuk mengurusi soal keagamaan di partainya.

Sebelumnya, berbagai skandal telah mendera pemerintahannya, termasuk laporan tentang pesta di Downing Street yang melanggar aturan pembatasan COVID-19.