Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap lebih banyak tenaga honorer di daerah itu, yang lolos seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dalam rekrutmen Tahun Anggaran 2023 ini.
"Kami akan berupaya memperjuangkan hal hal yang wajib diperjuangkan. Agar honorer daerah ini, segera beralih menjadi tenaga P3K dengan pendapatan yang lebih baik dan kesejahteraan meningkat," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte, di Gorontalo, Senin.
Salah satu upaya yang dilakukan kata Matran, yaitu melakukan pertemuan dengan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat. "Kami membahas banyaknya pelamar P3K di daerah ini, sekitar 900an orang yang dinyatakan tidak lulus tes tertulis akibat nilai ambang batas (passing grade) tidak tercapai.
Akibatnya, dari 211 kuota yang disiapkan untuk tenaga teknis, hanya 76 pelamar yang memenuhi passing grade. Bahkan, hanya 67 pelamar yang kemudian dinyatakan lulus. "Calon P3K yang lulus pun, adalah hasil pemeringkatan terhadap mereka yang memenuhi nilai passing grade. Misalnya, dalam satu instansi hanya memerlukan dua formasi, tapi yang penuhi passing grade ada tiga orang, sehingga dilakukan pemeringkatan untuk menentukan dua terbaik. Itu informasi yang kami terima dari pihak BKPP," kata Matran.
Komisi I DPRD mengundang BKPP untuk membahas dan menyiapkan skema dalam memenuhi kuota tenaga teknis dalam rekrutmen P3K ini. Diantaranya, memperjuangkan di tingkat pusat agar nilai passing grade dapat diturunkan. Juga akan berupaya meminta pemerintah pusat, agar rekrutmen P3K diserahkan ke daerah.
"Mengingat kita yang lebih memahami keperluan daerah. Menyangkut sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara yang diperlukan dan lain lain," kata Matran pula.
Komisi I pun akan meminta digelar ulang seleksi untuk jabatan jabatan di pemerintahan daerah yang masih belum terisi. Dan ketika ada rekrutmen ulang, maka mereka yang sudah pernah melamar tapi tidak mencapai nilai ambang batas, agar diprioritaskan.
Skema lainnya kata dia, Komisi I DPRD akan mencoba menggali banyak informasi dari daerah-daerah lain yang juga sebagian besar pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas. "Kita memerlukan bahan pembanding, untuk memperjuangkan nasib para honorer daerah ini agar dapat beralih status menjadi tenaga P3K," katanya.
Kepala Bidang Kepegawaian BKPP Gorontalo Utara, Olfin Uno, mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD, termasuk melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD. "Kita berencana berkonsultasi ke pusat, terkait upaya upaya yang diminta Komisi I dalam rangka mengisi kuota P3K yang sangat diperlukan daerah ini," katanya.***
