Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
diminta menekankan segi pencegahan dalam upayanya menanggulangi
terorisme yang mengatasnamakan agama di Tanah Air.
"Mencegah
jelas lebih baik untuk menanggulangi terorisme yang berkedok agama,
dibandingkan harus menyembuhkan," kata Rais Syuriah Pengurus Besar
Nahdatul Ulama KH Zakky Mubarak di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan tokoh agama dan tokoh masyarakat harus saling bekerja
sama untuk menangkal paham radikal dan terorisme. Selain itu juga
melakukan pencegahan dari dalam umat beragama sehingga benih-benih itu
tidak timbul.
Menurut dia, dari sisi agama ada beberapa langkah yang dapat
menangkal propaganda radikalisme terorisme, antara lain dengan
meluruskan pemahaman ajaran agama dan menghindari kekeliruan yang sering
terjadi.
"Apabila ada orang atau kelompok yang terjangkit paham radikal,
hendaknya dilakukan pendekatan keagamaan secara simpatik, sehingga dapat
menyadarkan kelompok ini. Perlu juga diadakan ceramah dan
diskusi-diskusi yang simpatik dengan kelompok-kelompok yang
terkontaminasi oleh kelompok radikal," kata dia.
Menurut Zakky, kelompok radikal salah dalam memahami agama.
Penyebabnya sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal dan
sebagian lainnya karena menggunakan agama untuk kepentingan pribadi,
kelompok, dan politik.
"Dengan mengatasnamakan agama, mereka meyakini akan dapat
mempengaruhi banyak orang, sehingga ambisinya terwujud. Mencegahnya
adalah dengan jalan memberikan pemahaman agama secara utuh, integral dan
komprehensif sehingga ajaran agama tidak dipahami secara parsial yang
mengakibatkan terjadi kesalahpahaman," tuturnya.
Langkah berikutnya adalah memberikan informasi kepada umat beragama
agar tidak mudah diprovokasi oleh kelompok radikal sehingga rencana
mereka akan gagal.
Selain itu, kata Zakky, para penganut agama harus menyadari bahwa
NKRI adalah merupakan bagian dari kehidupan beragama, karena itu wajib
dipertahankan dengan sungguh-sungguh.
"Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan
bernegara akan menjadi tenang, dan kekacauan akan dapat dihindari dengan
baik," kata Zakky.
Pendapat serupa diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA. Menurutnya ancaman
paham radikal dan ISIS sangat memungkinkan masuk ke Indonesia, karena
Indonesia menghargai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu, kata Dede, pencegahannya harus benar-benar masif.
Namun, lanjutnya, paham radikal terorisme tidak bisa diselesaikan dengan
cara kekerasan seperti yang dulu digunakan pemerintah Orde Baru.
"Sekarang pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya
dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari gerakan tersebut terutama
dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat," katanya.
Menurut Dede, ketika masih dalam urusan agama, radikal itu masih
bisa didiskusikan di mushola atau masjid. Tetapi bila sudah keluar dari
masalah agama dan masuk ke masalah sosial dan politik, serta melibatkan
banyak orang, maka radikalisme harus dicegah dan diantisipasi.
Sebelumnya, Kepala BNPT M Tito Karnavian usai dilantik oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Kepresidena, Rabu (16/3) menyatakan fokus utama
BNPT adalah program pencegahan yang melibatkan beberapa pemangku
kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah.
Program kedua adalah rehabilitasi dan deradikalisasi yang menyasar
para pelaku terorisme, baik yang masih mendekam di dalam lembaga
pemasyarakatan (Lapas) maupun yang sudah selesai menjalani masa hukuman.
BNPT diminta tekankan pencegahan terorisme
Senin, 21 Maret 2016 23:15 WIB