Kemenpan RB lakukan inventarisasi e-service Diskominfotik Gorontalo

Gorontalo (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan inventarisasi e-services bersama Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo sebagai upaya memperkaya data e-services yang diterapkan di pemerintahan daerah.

Kepala Dinas Kominfotik Rifli Katili saat menyambut tim Kemenpan RB mengatakan rencana pembuatan dan pengembangan portal satu data tersebut begitu penting.

"Terlebih layanan ini akan lebih memberikan akses layanan baik kepada masyarakat di bidang data catatan sipil juga ASN di bidang layanan kepegawaian," ucap Rifli di Gorontalo, Kamis.

Ia mengatakan inventaris e-services untuk pelayanan publik akan dilakukan secara bertahap, dengan tidak harus meniadakan portal layanan yang saat itu sudah ada di level Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

"Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan API yang semakin berkembang, maka Portal Layanan Publik yang dikembangkan oleh Kemenpan RB akan semakin baik," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya upaya ini dalam rangka optimalisasi peningkatan layanan publik baik untuk masyarakat maupun ASN. 

Analisis Kebijakan Kemenpan RB Monica Amy Nabella mengatakan upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan portal pelayanan publik.

"Jadi, kami di Kementerian PAN RB berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo sedang membangun portal pelayanan publik," kata dia.

Hal tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis elektronik, baik di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah.

Monica mengatakan pada tahap awal, layanan yang akan mereka integrasikan ke dalam portal pelayanan publik berfokus pada pelayanan yang ada di pemerintah pusat.

Sementara layanan yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan di tahap selanjutnya. Untuk layanan-layanan hingga ke desa, akan dilakukan asesmen terlebih dulu, karena tidak semua aplikasi dapat terintegrasi.

Layanan-layanan yang akan diintegrasikan ini berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepolisian. Agar upaya ini dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pendataan yang ada di seluruh wilayah, termasuk Gorontalo.

"Untuk layanan yang akan diintegrasikan adalah layanan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Gorontalo. Memang bertahap, tidak memungkinkan di tahun 2023 atau 2024 selesai. Akan ada peta jalan integrasi ini," ujar dia.