Sekdaprov Gorontalo minta alokasi anggaran PPPA harus ideal
Rabu, 15 November 2023 19:02 WIB
Sekdaprov Gorontalo Budiyanto Sidiki membuka kegiatan advokasi penguatan kelembagaan kabupaten/kota layak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, pada Rabu (15/11/2023). ANTARA/Susanti Sako
Gorontalo (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki meminta alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di enam kabupaten/kota harus ideal.
Gorontalo telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri sendiri atau tidak lagi bergabung dengan dinas lain, sehingga sangat diharapkan untuk alokasi anggaran agar ideal dalam memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan ini, kata Sekdaprov Budiyanto di Gorontalo, Rabu.
Budiyanto membuka dan menjadi narasumber pada kegiatan advokasi penguatan kelembagaan kabupaten/kota layak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo.
Menurutnya fakta membuktikan provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang cukup kecil untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Baru-baru ini saat pembahasan PAGU anggaran pemerintah provinsi saya pesankan jangan pernah memangkas anggaran tersebut. Ini penting mengingat persoalan perempuan dan anak di Gorontalo sudah cukup memprihatinkan," katanya.
Ia mengatakan hasil tes kejiwaan mental yang dilakukan psikolog profesional sungguh sangat menyedihkan.
"Banyak anak tidak ingin sekolah, sulit belajar bahkan terindikasi LGBT. Membuat daerah kita cukup darurat sehingga memerlukan penanganan serius terhadap kasus tersebut. Apalagi banyak kasus kekerasan tidak muncul dipermukaan karena terjadi di lingkungan keluarga, baik kekerasan fisik dan seksual," katanya.
Ia berharap agar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki basis perlindungan yang kuat untuk anak.
"Saya pun terus mendorong agar seluruh kabupaten dan kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengingat masih ada satu daerah yaitu Kabupaten Boalemo yang belum meraih predikat tersebut," katanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan tim KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Dr Hamid Patilima, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Fatma Biki, Kepala Dinas PPPA se-Gorontalo.
Termasuk dihadiri ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota, Forum Anak, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta LSM Peduli Anak se-Gorontalo.***
Sekdaprov Gorontalo Budiyanto Sidiki membuka kegiatan advokasi penguatan kelembagaan kabupaten/kota layak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, pada Rabu (15/11). (ANTARA/Susanti Sako)
