BPJS Kesehatan Gorontalo evaluasi kualitas layanan JKN

Bone Bolango (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Djamal Adriansyah di Gorontalo, Senin, mengatakan hal yang pertama menjadi bahan evaluasi terkait dengan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Bone Bolango bersama Pelaksana Tugas Bupati Merlan S Uloli.

"Pada tahun 2023 ini, Kabupaten Bone Bolango berhasil mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai sejak pertama kalinya yaitu pada tahun 2022," ucap dia.

Hal itu dapat terwujud berkat sinergi yang terbangun dengan baik, selain dengan pimpinan daerah juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan program JKN di Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini.

"Pembahasan pertama evaluasi bersama pada hari ini yaitu terkait jumlah peserta, di mana Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil membuktikan komitmen dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakatnya dengan berhasil mempertahankan predikat UHC sejak tahun lalu," kata dia.

Jumlah persentase peserta JKN di Kabupaten Bone Bolango hingga November 2023 di angka 95,08 persen. Hal itu berarti dari total jumlah penduduk 170.271 jiwa, tercatat 161.891 masyarakat setempat sudah bisa mendapatkan akses layanan kesehatan Program JKN.

"Sudah di atas 95 persen masyarakat di Kabupaten Bone Bolango yang telah memiliki jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan setiap bulan melalui kebijakan perencanaan anggaran daerahnya," ujar Djamal.

Dari segi evaluasi peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan di daerah itu, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo mendorong fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengembangkan sarana dan prasarana penunjang digitalisasi layanan.

Hal itu, katanya, untuk mempercepat pelayanan kesehatan berbasis digital, seperti antrean daring.

"Kita juga mengajak Ibu Bupati untuk bersama-sama melakukan transformasi digital bagi layanan di fasilitas kesehatan. Agar nantinya masyarakat bisa memanfaatkan layanan antrean daring di fasilitas kesehatan yang dapat membantu mereka dalam mengurangi waktu tunggu layanan," kata dia.