Bupati Bone Bolango: KIM jendela informasi masyarakat desa

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli mengatakan jika tugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah menjadi jendela informasi masyarakat desa di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

"Kita mengadakan pelatihan untuk mendukung kinerja semua KIM agar berjalan maksimal," ucap Merlan Uloli di Gorontalo, Sabtu.

Ia menjelaskan jika Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan melakukan penilaian apakah pembentukan KIM sesuai dengan harapan sebagai pengelola informasi masyarakat yang ada di desa

Merlan mengatakan beberapa waktu yang lalu telah melakukan pelantikan pengurus KIM di seluruh kecamatan yang ada di Bone Bolango. Ia pun menekankan kemampuan pengurus KIM untuk mengelola informasi secara tepat dan akurat.

Ia berharap pelatihan yang dilakukan dapat terus berlanjut, sebab sekarang ini telah memasuki era dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam opini atau pandangan masyarakat dibandingkan dengan emosi pribadi terhadap keberpihakan sebuah informasi.

"Jadi dengan era ini masyarakat mudah terjebak dengan berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang mengakibatkan maraknya penyebaran berita hoaks. Maka kehadiran KIM sangat dibutuhkan untuk mengkonfirmasi apakah informasi itu fakta atau bukan," ujar Merlan.

Bupati perempuan pertama di Gorontalo itu menegaskan KIM akan menjadi jendela informasi Pemerintah Daerah. Olehnya itu, dirinya berpesan anggota KIM dapat memahami betul fungsi, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diemban.

"Kita ingin semua tugas dari anggota KIM ini bisa berjalan dengan lancar. Jika bisa upayakan ada target kinerja, misalnya sehari bisa mengelola lima informasi untuk disampaikan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango Misnawaty Wantogia, membeberkan permasalahan yang dihadapi dalam konteks pelaksanaan digital di tingkat desa adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi aktual tentang pembangunan pedesaan secara tepat dan akurat.

"Kondisi tersebut juga menjadi faktor pembatas masyarakat di dalam memanfaatkan layanan berbasis digital," ucap Misnawaty.

Menurut dia, di sisi lain implementasi keempat misi pemerintah daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang digital sudah masuk pada lokus pedesaan. Maka kehadiran KIM sangat dibutuhkan sebagai operator digital dan fasilitator informasi antara masyarakat, pemerintah dan swasta.